Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Papua Nugini Ingin PBB Campur Tangan di Papua Barat

Papua Nugini Ingin PBB Campur Tangan di Papua Barat Konser Masyarakat Papua di CFD. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Papua Nugini (PNG) menyerukan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengunjungi Papua Barat karena serangkaian unjuk rasa yang terjadi sejak akhir bulan lalu.

Menteri Luar Negeri PNG Soroi Eoe menuturkan kepada parlemen hari ini, kerusuhan terakhir di Papua adalah "situasi yang menyedihkan".

Dia mengatakan, PNG menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi masalah ini perlu ditangani oleh kantor Komisi tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau KTHAM (OHCHR), demikian seperti dikutip dari Radio New Zealand, Selasa (3/9/2019).

"Vanuatu telah mengambil langkah tetapi Papua Nugini harus sangat berhati-hati mengenai bagaimana kami mengatasi masalah ini karena kami berbagi perbatasan. Di sisi lain adalah Papua Barat, di sisi ini adalah Papua Nugini. Jadi, tanggung jawab kita pertama adalah kepada rakyat kita sendiri," lanjutnya.

Menanggapi Soroi Eoe, anggota parlemen oposisi Garry Juffa memperingatkan orang-orang Papua yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dapat merambah perbatasan ke PNG.

Indonesia Undang Komisi HAM PBB Kunjungi Papua

Pemerintah Indonesia, sejak awal 2018, telah mengajukan undangan kepada Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Namun, rencana itu belum terlaksana hingga tahun ini.

"Rencana kunjungan KTHAM (OHCHR) ke Papua yang akan diwakili oleh Regiobal Office KTHAM di Bangkok masih dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait jadwal yang disepakati dan hal-hal teknisnya," kata duta besar Hassan Kleib, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa --yang merupakan markas OHCHR-- dalam sebuah pesan singkat yang diterima Liputan6.com pada 28 Agustus 2019.

Undangan masih berlaku sampat saat ini, kata Kleib, seraya menekankan bahwa jika sekiranya lawatan terlaksana, maka itu "tidak terkait dengan situasi terkini di Papua", melainkan sudah terjadwal sejak lama.

"Itu merupakan tindak lanjut dari undangan Pemerintah RI kepada KTHAM sebelumnya (pada masa Komisioner Zeid Al Hussein) tahun lalu," ujar Kleib.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP