Panama Papers terus makan korban di Eropa, giliran PM Inggris kena

Merdeka.com - Skandal pembocoran data Panama Papers membuat gejolak tak henti-henti bagi banyak pemerintahan serta korporasi di seantero Eropa. Giliran Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang jadi sorotan.

Cameron saat diwawancarai Channel ITV, Kamis (7/4) malam, mengakui ayahnya pernah menyimpan uang di negara bebas pajak. Sang PM sendiri juga mengakui memiliki saham di sebuah perusahaan cangkang Blairmore di Bahama pada 2010, empat bulan sebelum memimpin pemerintahan Inggris.

Cameron, selaku ketua Partai Konservatif, mengaku telah menjual seluruh sahamnya di Bahama. Di satu sisi, dia mengakui memperoleh keuntungan lumayan, senilai 30 ribu Pound Sterling (setara Rp 554 juta).

"Namun perlu saya tekankan bahwa saya menjual semua saham itu sebelum menjadi perdana menteri agar publik yakin saya tidak memiliki konflik kepentingan," ujarnya.

Juru bicara kantor PM Inggris sempat maju mundur merespon laporan Panama Papers. Awalnya Cameron disebut tak pernah sekalipun punya saham di kawasan bebas pajak. Belakangan, diakui ayah sang PM memang memiliki saham di Bahama. Berikutnya, ternyata Cameron sendiri juga menanamkan uang di perusahaan cangkang itu.

Kelompok oposisi dikomando oleh Partai Buruh menuntut Cameron menjelaskan ada atau tidak sahamnya di perusahaan-perusahaan negara bebas pajak. Kendati begitu, tuntutan ini tidak dalam niatan mendorong Cameron mundur.

"PM mundur atau tidak terlalu dini membicarakannya. Yang jelas publik berhak tahu lebih banyak bagaimana dia mengelola keuangan sebagai pejabat publik," kata Tom Watson, Wakil Ketua Partai Buruh.

Ribuan warga islandia demo tuntut perdana menteri mundur (c) Daily Mail

Sementara itu, di Islandia, unjuk rasa menuntut pembubaran pemerintahan masih berlangsung. Padahal Perdana Menteri Sigmundur David Gunnlaugsson sudah mengundurkan diri dua hari lalu karena namanya tercantum dalam Panama Papers. Lebih dari 2 ribu demonstran kembali melempari gedung parlemen dengan yoghurt dan telur.

Rupanya, rakyat Islandia masih tidak terima dengan beberapa nama menteri yang belum juga ikut mundur. Warga tak puas mendengar janji pemerintah bahwa pemilu digelar paling cepat September mendatang. Penunjukkan Perdana Menteri Ad Interim, Sigurdur Ingi Johannsson, juga dinilai rakyat tak menyelesaikan masalah.

"Kami ingin pemerintah meminta maaf secara serius. Caranya dengan menggelar pemilu secepat mungkin," kata Johan Bjornsson, seorang pensiun guru yang terlibat dalam unjuk rasa di Ibu Kota Rejkjavic kemarin.

Selain mengguncang pemerintahan, Panama Papers juga makan korban kalangan petinggi korporasi perbankan. kepala bank Austria Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) Michael Grahammer melepas jabatannya. Begitu juga dengan salah seorang petinggi ABN Amro di Belanda, Bert Meerstadt.

Nama mereka berdua terancantum sebagai sosok yang pernah berhubungan dengan firma hukum Mossack Fonseca asal Panama.