Panama Papers mulai makan korban, PM Islandia percepat pemilu sela

Merdeka.com - Bocoran data yang berjuluk 'Panama Papers' mulai memakan korban. Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, terpaksa menggelar pemilu sela dalam waktu dekat karena tekanan parlemen. Gunnlaugsson dan istrinya Anna, mempunyai 50 saham di perusahaan Wintris Inc pada 2007, persis sebelum krisis global. Perusahaan ini menyimpan uang, tanpa kena pajak oleh otoritas Islandia, di Kepulauan British Virginia.

Sebagian saham itu kemudian mereka jual pada 2009, dengan dugaan mengemplang pajak. Gunnlaugsson akhirnya terpilih menjadi PM Islandia empat tahun kemudian melalui Partai Progresif.

The Guardian melaporkan, Senin (4/4), ketika ditanya oleh wartawan mengenai aset-asetnya, PM Gunnlaugsson mengelak. Dia membantah pernah melakukan transfer saham ataupun aset lainnya memanfaatkan perusahaan di negara bebas pajak (offshore).

"Perusahaan yang saya miliki tidak punya hubungan dengan lembaga offshore manapun. Saya juga tidak memiliki aset tersembunyi," kata Gunnlaugsson, yang kemudian menolak diwawancarai lebih lanjut. Sang pemimpin Islandia itu menuding wartawan melanggar privasi serta mendiskreditkan kredibilitas bisnisnya.

Isu ini menjadi pergunjingan besar di Islandia, sebab negara itu pada 2008 mengalami krisis ekonomi parah. Wintris, perusahaan keuangan yang dikendalikan Gunnlaugsson, membeli obligasi bank-bank besar di Islandia selama periode krisis tersebut. Nilainya mencapai 500 juta krona. Aksi pembelian obligasi Gunnlaugsson pada masa lalu sekarang dikaitkan dengan pemicu ambruknya perbankan Islandia selama krisis global.

Mantan Perdana Menteri Johanna Sigurdardottir menutut penerusnya itu mundur bila gagal menjelaskan kepemilikan asetnya di luar negeri. "Jika publik sudah tidak percaya lagi, maka dia harus fokus menjelaskan isu ini," kata Johana.

Partai oposisi juga sudah menyiapkan mosi tidak percaya pekan ini, seandainya Gunnlaugsson menolak menjawab pertanyaan soal aset-asetnya.

Bocoran data yang awalnya berasal dari firma hukum Mossack Fonseca asal Panama ini sudah menghebohkan banyak negara. Direktorat Jenderal Pajak Australia (ATO) bergegas membentuk satuan tugas khusus menelusuri data-data tersebut.

Dari bocoran Panama Papers ini, otoritas fiskal Negeri Kanguru bisa memperoleh lebih dari 800 nama konglomerat yang diduga menggelapkan pajak. "Dari data tersebut, 120 di antaranya memakai jasa asosiasi offshore di Hong Kong," seperti dikutip dari pernyataan tertulis ATO.

Panama Papers diyakini bakal mewarnai pembicaraan global. Sedikitnya 12 kepala negara, baik presiden ataupun perdana menteri, tersangkut bocoran data ini karena memakai fasilitas negara surga pajak. Data-data ini sudah diverifikasi oleh 70 reporter untuk memastikan keasliannya.

Data pencucian uang para pesohor ini mencapai 11,5 juta dokumen, yang dibocorkan dari firma hukum internasional Mossack Fonseca. Besarnya data ini mencapai 2,6 terabita (Tb), jauh lebih masif dibanding bocoran Wikileaks ataupun Edward Snowden.

Nama-nama besar yang ternyata terlibat pengemplangan pajak serta pencucian uang memakai jasa Fonseca, di antaranya adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, bintang sepakbola Lionel Messi, Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Raja Saudi Salman, Presiden Suriah Basyar al-Assad, hingga Presiden China Xi Jinping.