Orde Baru yang mulai main mata dengan Israel

Merdeka.com - Presiden Soekarno tidak pernah merestui pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Meski begitu upaya itu tetap dilakukan oleh beberapa pihak secara rahasia. 

Setelah Orde Lama tumbang dan Soeharto berkuasa maka upaya mendekat kepada Israel mulai dibina. Tetapi kerjasama itu hanya terbatas pada bidang militer dan itupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Menurut artikel Dr. Colin Rubenstein di situs www.jcpa.org, awal mula ketertarikan Indonesia kepada militer Israel adalah sewaktu Negara Zionis itu memenangkan Perang Enam Hari pada 1967. Beberapa petinggi militer Indonesia terkesan dengan kesanggupan Israel mengalahkan Mesir, Suriah, dan Libanon pada peristiwa itu.

Saat Orde Baru mulai berkuasa, sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mulai melunak dengan pendekatan moderat, tidak seperti masa Presiden Soekarno yang tegas menentang segala bentuk kontak dengan Israel.

Agar tidak terlalu terlihat dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina mulai surut, pada 1972 Menteri Luar Negeri Adam Malik melawat ke beberapa negara Timur Tengah. Misinya adalah meyakinkan para pemimpin Arab tentang sikap Indonesia tidak keberatan jika Lembaga Pembebasan Palestina (PLO) membuka kantor perwakilan di Ibu Kota Jakarta.

Pada 1979, Indonesia membeli 28 pesawat tempur Skyhawk dan sebelas helikopter dari Angkatan Udara Israel. Tiga tahun kemudian pemerintah baru mengakui bertransaksi membeli alat utama sistem persenjataan itu dengan Israel lewat perusahaan perantara asal Amerika. Setahun kemudian pemerintah mencabut larangan pemberian visa buat berkunjung ke Israel. Wartawan dalam negeri dibolehkan berkunjung ke Negeri Zionis itu. Fasilitas pengiriman pos dan sambungan telepon langsung Indonesia-Israel dibangun. Beberapa negara Arab mengecam tindakan Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi Soeharto berkelit dan tetap menunjukkan simpatinya kepada Palestina. 

Pada 1993, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bertemu secara informal di Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Peres menyatakan keinginan negaranya buat membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tetapi Ali Alatas mengatakan hal itu bisa terjadi jika pembicaraan perdamaian Israel-Palestina berjalan lancar. Buat memuluskan rencana itu, Duta Besar Israel untuk Singapura, Daniel Megido, diduga mengadakan pertemuan rahasia dengan para pejabat di Kementrian Luar Negeri Indonesia. Kabar itu bocor ke tangan para wartawan dan langsung saja Ali Alatas dicecar bermacam pertanyaan mengenai hal itu. Dia dan Menteri Pertahanan Edi Sudrajat menepis kabar itu.

Pada September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin berkunjung ke Jakarta secara rahasia dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Peristiwa itu terjadi tiga minggu setelah pemimpin PLO, Yaser Arafat, melawat ke Indonesia. Kabar itu disampaikan kepada wartawan empat jam setelah pesawat Rabin meninggalkan Landasan Udara Halim Perdanakusuma dan mendarat di Bandara Changi, Singapura.

Di bulan dan tahun sama, Panglima ABRI (sekarang TNI) Jenderal Faisal Tanjung menyangkal kabar jika militer Indonesia mendapat hibah alat kelengkapan tempur dari Israel. Masih di bulan sama, beberapa organisasi Islam menentang kunjungan empat wartawan senior Indonesia ke Tel Aviv, Israel, dan melarang pemutaran film Schindler List.

Setahun kemudian, rombongan pengusaha Kamar Dagang Israel melawat ke Indonesia. Di tempat terpisah, Dinas Bea Cukai Israel juga datang ke Jakarta. Intinya adalah membicarakan persyaratan perdagangan kedua negara secara rahasia. Tercatat delegasi konglomerat Zionis itu bertamu kembali ke tanah air dua tahun berikutnya dan Soeharto tahu hal itu.

Pada acara 50 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perdana Menteri Israel Yitzak Rabin dan Presiden Soeharto kemnbali bertemu. Keduanya sepakat buat membina hubungan diplomatik lebih jauh, dimulai dari perdagangan. Sungguh memang Orde Baru yang memulai main mata dengan Israel.