Nicolas Maduro Tolak Ultimatum Uni Eropa Soal Pemilu Ulang

Merdeka.com - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro menolak ultimatum Uni Eropa terkait penyelenggaraan Pemilu ulang. Ultimatum Uni Eropa ini diserukan di tengah krisis politik yang makin memuncak setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada Rabu pekan lalu. Maduro terpilih kembali menjadi Presiden Venezuela akhir tahun lalu dan dilantik pada awal Januari. Maduro pun mengatakan deklarasi Guaido sebagai presiden sementara inkonstitusional.

"Tak ada yang bisa mengultimatum kami," kata Maduro dalam sebuah wawancara dengan penyiar CNN Turk yang ditayangkan pada Minggu (27/1), dilansir dari Al Jazeera, Senin (28/1). Ini disampaikan Maduro sehari setelah Prancis, Jerman, dan Spanyol mengancam akan mengakui posisi Guaido sebagai presiden jika penyelengaraan Pemilu tak segera diumumkan dalam waktu delapan hari.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya akan mengakui posisi Guaido jika keputusan penyelenggaraan Pemilu tak diambil dalam waktu beberapa hari ke depan.

Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menolak penetapan batas waktu tersebut saat menghadiri pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Sabtu kemarin.

"Venezuela tak akan membiarkan siapapun memaksa kami menetapkan keputusan atau memerintah kami," kata Arreaza, sembari menambahkan Caracas memiliki 'kawan baik' yang akan mendukungnya untuk membela diri.

Washington, yang pertama kali mendukung Guaido sebagai presiden sementara negara kaya minyak tersebut, mendesak dunia untuk memihak Venezuela yang disebutnya telah terputus secara finansial dari pemerintahan Maduro.

"Sekarang saatnya setiap negara memilih ke pihak mana. Tak ada lagi penangguhan, tak ada lagi permainan. Entah Anda berdiri dengan kekuatan kebebasan, atau Anda bersekutu dengan Maduro dan kekacauannya," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo kepada UNSC, Sabtu.