Negara-Negara Ini Paling Bertanggung Jawab Atas Bencana Perubahan Iklim Dunia

Merdeka.com - Perubahan iklim akhirnya menjadi agenda terdepan dunia setelah penundaan bertahun-tahun.

Para pemimpin dunia sedang berkumpul di Glasgow, Skotlandia, dalam KTT iklim PBB atau COP26, enam tahum setelah membuat Perjanjian Paris yang menetapkan langkah tindakan besar dalam mencegah pemasanan global.

Kesepakatan yang dicapai di Paris bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius. Upaya yang lebih ambisius ditujukan untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius.

Sejak Perjanjian Paris, apakah negara-negara yang menandatangani kesepakatan itu benar-benar telah melakukan tindakan yang cukup untuk mencapai tujuan mereka?

"Tidak ada penghasil emisi besar yang melakukan tindakan yang cukup," jelas peneliti senior di Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia, David Sandalow kepada ABC News.

"Secara kolektif, kita tidak berada di jalur untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya atau memenuhi Perjanjian Paris."

Kepala World Resources Institute, Jim Harmon mengatakan, COP26 merupakan konferensi terpenting dalam sejarah krisis iklim.

Apa yang harus dilakukan negara-negara penghasil emisi terbesa di dunia untuk mengatasi perubahan iklim?

China dan AS

Menurut Center for Climate and Energy Solutions, China bertanggung jawab sekitar 26 persen dari emisi gas rumah kaca dunia, lebih besar dari gabungan semua negara maju.

Pada 2020, Presiden China Xi Jinping mengumumkan target baru negaranya untuk mencapai puncak emisi CO2 sebelum 2030 dan mencapai emisi karbon nol bersih sebelum 2060. Jika terlaksana, China bisa menghemat USD 530 miliar bahan bakar, operasi, dan pemeliharaan selama 30 tahun, menurut Harmon.

Terlepas dari target ambisius itu, China masih terus membangun pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menjadi sumber utama energi di negara tersebut. Emisi meningkat dan kualitas udara menurun.

Menurut laporan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CRECA), China membangun tiga kali lebih banyak pembangkit listrik batu bara pada 2020 dibandingkan wilayah dunia lainnya jika digabungkan. Bahkan negara ini berencana membangun lebih banyak, dengan 43 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 18 tanur sembur di cakrawala.

Menurut Sandalow, hal ini tidak sejalan dengan tujuan sangat ambisius emisi nol bersih pada 2060.

Pada September, Presiden Xi berjanji untuk berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, dan pada April, dia mengatakan China akan mulai memotong penggunaan batu bara pada 2026.

Sandalow mengatakan, mustahil China mencapai target netralitas karbon pada 2060.

Sementara itu, AS menyumbang 13 persen emisi, walaupun persentasenya lebih kecil dari China, negara ini tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkannya, menurut para ahli.

Emisi kumulatif yang disumbangkan AS selama seabad terakhir mungkin dua kali lebih besar dari China, menurut Sandalow. Menurut para ahli, emisi kumulatif dampaknya lebih besar karena gas rumah kaca, CO2, tetap tinggal di atmosfer selama ratusan tahun. Di samping itu, emisi per kapita di China lebih sedikit daripada AS.

Presiden Joe Biden menargetkan pengurangan emisi sampai 50 persen pada 2030 dan mencapai emisi nol bersih pada 2050, yang disebut Sandalow sebagai "agenda iklim paling ambisius dari pemerintahan mana pun dalam sejarah AS."

India, Inggris, dan Australia

India menyumbang 6 persen emisi gas rumah kaca. Pandemi Covid berdampak pada menurunnya tekad pemerintah India untuk menerapkan perubahan-perubahan penting untuk mengatasi persoalan iklim ini, menurut Climate Action Tracker, yang melabeli tindakan keseluruhan India "sangat tidak cukup" untuk mengatasi krisis ini.

Menanggapi krisis ekonomi, India menggelontorkan anggaran besar, hampir sama dengan 11 persen GDP India pada 2019, termasuk mendukung penggunaan bahan bakar fosil dan memanfaatkan lahan yang tidak berkelanjutan.

Tapi, kata Sandalow, pemerintah India memiliki "target sangat ambisius" terkait energi listrik terbarukan. Energi listrik tenaga surya sangat berlimpah di India, dan Perdana Menteri Narendra Modi memuji energi terbarukan ini jauh sebelum menjadi PM.

Paket anggaran stimulus baru India ini juga termasuk beberapa inisiatif atau program ramah iklim seperti USD 3 miliar untuk pengembangan baterai dan tenaga surya.

Namun sayangnya, negara Hindustan ini terus membangun pembangkit listrik tenaga batu bara, kata Sandalow.

Inggris, yang menjadi tuan rumah COP26 merupakan negara OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi) pertama yang mengadopsi tujuan nol-bersih dan membuatnya terikat secara hukum, telah mengurangi emisi karbonnya lebih dari setengahnya sejak tahun 1990, menurut analisis yang dirilis pada Maret oleh Carbon Brief, sebuah situs web yang mengkhususkan diri dalam sains dan kebijakan perubahan iklim.

Negara yang mempopulerkan penggunaan batu bara selama revolusi industri ini mencapai pengurangan drastis sebagian besar dengan beralih ke gas untuk menghasilkan tenaga listrik, tetapi tonggak sejarah itu juga dibantu oleh penurunan 11 persen gas rumah kaca karena pandemi

Namun Inggris dinilai sulit menghilangkan emisi yang tersisa karena mencapai sedikit kemajuan dalam mengubah sektor transportasinya.

Inggris menyumbang sekitar 1 persen emisi global per tahun. Climate Action Tracker menilai tindakan yang diambil Inggris "hampir cukup" tapi masih ada kesenjangan besar "antara ambisi dan tindakan".

Australia menyumbang hanya 1 persen emisi gas rumah kaca dunia. Kendati demikian, negara ini masih menjadi eksportir terbesar batu bara.

Selama bertahun-tahun, perubahan iklim menjadi kontroversi di Australia, dan pemerintah tidak mempertimbangkannya menjadi prioritas tinggi.

Pada akhir 25 Oktober, PM Scott Morrison berjanji menargetkan emisi karbon nol bersih pada 2050.

Australia dinilai tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target 2030 saat ini, menurut Climate Action Tracker, yang menilai tindakan yang telah dilakukan Australia untuk mencegah krisis iklim "sangat tidak cukup".

Dalam anggaran 2021-2022, Australia mengalokasikan dana besar untuk proyek infrastruktur gas dan pembangkit listrik berbahan bakar gas tanpa dukungan baru untuk energi terbarukan atau kendaraan listrik. Australia juga berencana untuk mengganti pabrik batu bara dengan pabrik gas yang didanai pemerintah federal di New South Wales, sambil terus mendukung penangkapan dan penyimpanan karbon, dan hidrogen yang berasal dari bahan bakar fosil.

Kerja kolektif

Menurut para pakar, menyelamatkan planet ini tidak hanya perlu tindakan negara-negara di dunia, tapi perlunya kerja kolektif.

Harmon mengatakan, akan menjadi kewajiban negara-negara G-20, yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi, untuk melakukan tugas paling banyak untuk membatasi pemanasan global berkelanjutan. Namun, lanjutnya, AS dapat menekan negara-negara yang masih belum serius menanggapi krisis ini seperti Meksiko, Brasil dan Australia.

"Kecuali China mulai mengurangi emisinya, kecuali Amerika Serikat mulai mengurangi emisi, kecuali seluruh dunia mulai mengurangi misi, kita tidak akan mengatasi masalah pemanasan global," kata Sandalow.

Peran sektor swasta juga diperlukan dalam mencegah bencana perubahan iklim, termasuk lembaga-lembaga pemerintah multinasional, organisasi profesional internasional, dan lainnya.

Lord Gregory Barker, mantan Menteri Energi dan Perubahan Iklim Inggris dan pimpinan eksekutif perusahaan energi hijau dan baja En+ Group, mengatakan "enam besar" sektor industri yaitu energi, transportasi, pertanian, hutan, dan pemanfaatan lahan, industri dan bangunan dan kota-kota, perlu mengimplementasikan dekarbonisasi mereka sendiri, terlepas dari target-target pemerintah.