Negara Kaya Menimbun Vaksin Covid-19, Negara Berkembang Tertinggal di Belakang

Merdeka.com - Pengawas vaksin internasional menyampaikan, negara-negara kaya membeli cukup dosis vaksin Covid-19 untuk mengimunisasi warganya tiga kali lipat, sementara negara-negara berkembang tertinggal dalam perlombaan global untuk mengakhiri pandemi Covid-19.

Pengawas tersebut, Aliansi Vaksin Rakyat (PVA) menyampaikan pada Rabu, di 67 negara miskin, hanya satu dari 10 orang yang bisa berharap menerima vaksin pada akhir tahun depan.

Namun di negara maju, yang terburu-buru mengamankan pasokan vaksin dimulai pada minggu dan bulan pertama pandemi, surplus vaksin dipesan; dengan negara-negara yang mewakili hanya 14 persen dari populasi dunia yang memiliki lebih dari setengah dari dosis vaksin.

Aliansi ini mendesak perusahaan farmasi berbagi properti teknologi dan intelektual dengan WHO, dan menyerukan pemerintah berkomitmen mengirim vaksin ke negara berkembang, untuk mengatasi disparitas ekonomi antara negara di dunia yang tengah menghadapi krisis berkepanjangan akibat Covid-19.

"Tidak seorang pun boleh dihalangi untuk mendapatkan vaksin penyelamat nyawa hanya karena negara tempat mereka tinggal atau jumlah uang di kantong mereka," jelas Anna Marriott, Manajer Kebijakan Kesehatan di Oxfam - salah satu badan amal yang membentuk PVA bersama dengan Amnesty International, Global Justice Now, dan lainnya.

"Tapi kecuali ada perubahan dramatis, miliaran orang di seluruh dunia tidak akan menerima vaksin yang aman dan efektif untuk Covid-19 untuk tahun-tahun mendatang," lanjutnya, dikutip dari CNN, Kamis (10/12).

96 Persen dibeli oleh negara kaya

Pada Selasa, Inggris menjadi negara pertama yang mulai memvaksinasi warganya setelah memberi persetujuan penggunaan vaksin Pfizer/BioNTech.

Menurut PVA, sebanyak 96 persen dari dosis vaksin Pfizer/BioNTech dibeli oleh negara-negara kaya. Tak hanya itu, dosis vaksin Moderna - kandidat vaksin terkemuka lainnya yang hasil uji cobanya telah menunjukkan tingkat kemanjuran yang tinggi - diperoleh oleh negara-negara kaya.

Kanada, kata PVA, membeli dosis yang cukup untuk mengimunisasi warganya lima kali lipat jika semua vaksin terkemuka disetujui.

Hal ini tersebut sangat kontras dengan situasi di negara berkembang.

Secara khusus, PVA mengidentifikasi 67 negara paling berisiko tak bisa keluar dari pandemi. Lima negara termasuk Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, dan Ukraina, telah melaporkan lebih dari 1,5 juta kasus gabungan.

"Penimbunan vaksin secara aktif merusak upaya global untuk memastikan bahwa setiap orang, di mana pun dapat dilindungi dari Covid-19," jelas Kepala Keadilan Ekonomi dan Sosial Amnesty International, Steve Cockburn.

"Dengan membeli sebagian besar pasokan vaksin dunia, negara-negara kaya melanggar kewajiban hak asasi manusia mereka."

Setidaknya 172 negara telah atau sedang mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam COVAX, sebuah inisiatif yang dipimpin WHO yang bertujuan untuk menyediakan akses vaksin ke seluruh dunia.

Tetapi sebuah penelitian Institut Kesehatan Global Universitas Duke bulan lalu menemukan hanya 250 juta dosis yang telah dikonfirmasi sebagai dibeli di bawah skema tersebut.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA bertemu pada Kamis untuk mempertimbangkan pemberian otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Pfizer di Amerika Serikat. Jika disetujui, AS akan mulai program vaksinasi dalam beberapa hari mendatang.