Najib Razak dilaporkan ke KPK Malaysia karena halangi penyelidikan korupsi
Merdeka.com - Mantan pejabat Komisi Antikorupsi Malaysia, Abdul Razak Idris, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke lembaga antirasuah MACC. Abdul menuding Najib Razak, secara pribadi menghalangi penyelidikan skandal korupsi 1MDB senilai USD 3,2 miliar.
Dilansir dari The Guardian, Senin (14/5), Abdul mengklaim Najib Razak, dengan bantuan pegawai negeri lainnya telah mencegah penyelidikan penuh terhadap miliaran dolar yang digelapkan dari 1MDB.
Najib Razak diduga mentransfer USD 681 juta dari dana 1MDB ke rekening bank pribadinya, mendanai belanja mewah sang istri. Namun, perdana menteri ke-6 Malaysia tersebut membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya.
1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan pemerintah Negeri Jiran untuk memberikan manfaat pada rakyatnya. Gagasannya, 1MDB akan berinvestasi dalam sejumlah proyek di seluruh dunia, kemudian keuntungannya akan dikembalikan pada rakyat Malaysia.
Namun, dalam praktiknya, organisasi ini dituduh telah menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak dan orang-orang dekatnya.
Penyelidikan yang dilakukan terhadap Najib selama masa jabatannya pada akhirnya membersihkannya dari semua tuduhan. Sementara, di lain sisi, langkah tersebut dilihat secara luas sebagai sandiwara dan dokumen penting terkait dengan penyelidikan 1MDB disembunyikan atau dilarang di bawah segel official secrets act.
Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad telah mengatakan bahwa jaksa agung diperintahkan untuk mengambil cuti sembari menunggu penyelidikan atas perannya dalam menutupi skandal 1MDB.
"Ada banyak keluhan terhadap Jaksa Agung, namun tidak ada laporan resmi. Atas dasar itu, kami memberinya cuti ... setelah penyelidikan dilakukan, maka kami dapat menangguhkannya dan mencegahnya meninggalkan negara ini," kata Mahathir.
Reporter: Khairisa Ferida
Sumber: Liputan6.com
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Najib Razak terjerat skandal korupsi 1MDB yang menghebohkan Malaysia.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnyaaksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaKPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaSejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya