Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Najib Razak dilaporkan ke KPK Malaysia karena halangi penyelidikan korupsi

Najib Razak dilaporkan ke KPK Malaysia karena halangi penyelidikan korupsi najib razak kecam myanmar soal rohingya. ©AP

Merdeka.com - Mantan pejabat Komisi Antikorupsi Malaysia, Abdul Razak Idris, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak ke lembaga antirasuah MACC. Abdul menuding Najib Razak, secara pribadi menghalangi penyelidikan skandal korupsi 1MDB senilai USD 3,2 miliar.

Dilansir dari The Guardian, Senin (14/5), Abdul mengklaim Najib Razak, dengan bantuan pegawai negeri lainnya telah mencegah penyelidikan penuh terhadap miliaran dolar yang digelapkan dari 1MDB.

Najib Razak diduga mentransfer USD 681 juta dari dana 1MDB ke rekening bank pribadinya, mendanai belanja mewah sang istri. Namun, perdana menteri ke-6 Malaysia tersebut membantah semua tuduhan yang diarahkan padanya.

1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan pemerintah Negeri Jiran untuk memberikan manfaat pada rakyatnya. Gagasannya, 1MDB akan berinvestasi dalam sejumlah proyek di seluruh dunia, kemudian keuntungannya akan dikembalikan pada rakyat Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, organisasi ini dituduh telah menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak dan orang-orang dekatnya.

Penyelidikan yang dilakukan terhadap Najib selama masa jabatannya pada akhirnya membersihkannya dari semua tuduhan. Sementara, di lain sisi, langkah tersebut dilihat secara luas sebagai sandiwara dan dokumen penting terkait dengan penyelidikan 1MDB disembunyikan atau dilarang di bawah segel official secrets act.

Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih, Mahathir Mohamad telah mengatakan bahwa jaksa agung diperintahkan untuk mengambil cuti sembari menunggu penyelidikan atas perannya dalam menutupi skandal 1MDB.

"Ada banyak keluhan terhadap Jaksa Agung, namun tidak ada laporan resmi. Atas dasar itu, kami memberinya cuti ... setelah penyelidikan dilakukan, maka kami dapat menangguhkannya dan mencegahnya meninggalkan negara ini," kata Mahathir.

Reporter: Khairisa Ferida

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini

Najib Razak terjerat skandal korupsi 1MDB yang menghebohkan Malaysia.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Korupsi Tambang Nikel Eks Gubernur Malut Segera Disidangkan
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Korupsi Tambang Nikel Eks Gubernur Malut Segera Disidangkan

KPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya