Muslim India Merasa Masa Depan Mereka akan Suram di Bawah Kepemimpinan Narendra Modi

Merdeka.com - Peristiwa ini terjadi beberapa hari sebelum putaran pertama Pemilu India.

Seorang pedagang muslim di Assam, saat pulang kerja didekati kerumunan massa. Shaukat Ali dikelilingi sekelompok orang, diserang massa dan dipaksa berlutut di lumpur.

"Kamu orang Bangladesh?" seorang pria berteriak, mempertanyakan kewarganegaraannya.

"Kenapa kamu jual daging sapi di sini?" tanya yang lain sembari menunjuk jari ke Ali.

Alih-alih menolong, orang-orang yang berkerumun justru merekam insiden tersebut di ponselnya.

Sebulan kemudian, saat wartawan BBC, Rajini Vaidyanathan, mendatangi Ali ke rumahnya, pria itu masih berlatih berjalan. Rumahnya tak jauh dari pasar, dikelilingi pedesaan hijau subur dan sawah.

Saat pria 48 tahun itu duduk bersila di atas tempat tidurnya, air matanya jatuh ketika mengingat peristiwa mengerikan yang menimpanya.

"Mereka memukul ku dengan tongkat, mereka menendang wajahku," ceritanya sembari menunjukkan cideranya di tulang rusuk dan kepala.

Selama beberapa dekade, keluarganya menjual kari daging di kios kecilnya, namun belum pernah menghadapi masalah apapun. Beberapa negara bagian menetapkan penjualan daging sapi sebagai sesuatu ilegal karena sapi dianggap hewan suci bagi umat Hindu, namun di Assam, menjual daging sapi itu legal.

Shaukat Ali tak hanya menderita luka fisik, tapi kehormatannya dicabik. Kerumuman massa juga menyuruhnya memakan babi, memaksa mengunyah dan menelannya.

"Saya tak punya alasan untuk hidup sekarang. Ini serangan terhadap seluruh keyakinan saya," sesalnya.

Hari itu, puluhan warga muslim setempat berkumpul di rumahnya untuk melihat kondisi Ali. Saat mendengar cerita Ali, beberapa warga menangis karena mereka merasa saat ini mereka juga terancam.

Sebagai negara demokrasi dengan jumlah pemilih terbesar, muncul pertanyaan tentang seberapa inklusif India bagi populasi minoritas muslim yang berjumlah 172 juta jiwa.

Shaukat Ali adalah korban terakhir dari meningkatnya jumlah serangan yang dilakukan terhadap mereka yang menjual, atau diduga menjual daging sapi.

Pada Februari 2019, laporan Human Rights Watch (Lembaga Pemantau HAM) mencatat antara Mei 2015 dan Desember 2018, sedikitnya 44 orang - 36 di antaranya muslim - dibunuh di 12 negara bagian. Sekitar 280 orang terluka dalam 100 lebih insiden yang terjadi di 20 negara bagian pada periode yang sama.

Dalam laporan tahunannya, Kepala Lembaga HAM PBB, Michelle Bachelet memberi perhatian besar terhadap meningkatnya gangguan yang menargetkan minoritas, khususnya muslim dan orang-orang yang berasal dari kelompok marginal seperti Dalit. Kekerasan berbasis agama yang korbannya diklaim menimpa semua penganut agama di negara ini telah tercatat sejak awal sejarah India.

Tetapi ada kekhawatiran nyata bahwa mereka yang memegang kekuasaan di India saat ini menganut budaya impunitas. Salah satu contoh paling mengerikan adalah apa yang terjadi setelah kasus salah satu pemerkosaan geng paling mengerikan di India dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Januari tahun lalu, seorang gadis muslim berusia delapan tahun yang tengah membawa kuda keluarga mereka mencari makan, diculik di distrik Kathua di Kashmir, India.

Gadis kecil ini ditahan selama sepekan di sebuah kuil Hindu, dibius dan diperkosa secara bergiliran serta disiksa sebelum dibunuh. Laporan polisi yang diajukan setelahnya mengatakan, kejahatan itu merupakan bagian rencana sekelompok pria Hindu untuk mengusir komunitas muslim Bakerwal yang nomaden, agar kembali ke daerahnya dan menjauh dari wilayah tersebut.

Lebih dari setahun, seorang polisi berjaga di luar rumah keluarganya di bagian terpencil Kathua, tersembunyi di ujung jalan tanah yang panjang dan bergelombang.

"Mereka mengatakan ini adalah putri seorang muslim, bunuh dia dan mereka akan takut dan melarikan diri," kata ayahnya sembari menyeka air matanya.

Orang tua gadis itu menolak menyerahkan rumahnya, namun tetap khawatir akan keselamatan mereka.

"Kami takut keluar sekarang karena kami khawatir nyawa kami," kata ibunya. "Jika kita melangkah keluar, orang-orang menyumpahi kami dan mengancam akan memukul kami."

Setelah kematian gadis delapan tahun itu, ratusan orang turun ke jalan dan berdemonstrasi. Namun sayangnya banyak juga orang yang mendukung delapan pria Hindu yang dituduh melakukan serangan mengerikan itu.

Dua menteri BJP yang bertugas di pemerintahan negara bagian, Chaudhary Lal Singh dan Chander Prakash Ganga, termasuk di antara mereka yang turun ke jalan untuk mendukung para tersangka.

"Gadis yang satu ini telah meninggal dan ada banyak investigasi. Ada banyak kematian perempuan di sini," kata Singh saat berkampanye pada saat itu.

Saat Perdana Menteri Narendra Modi mengutuk perkosaan itu, dia tidak langsung meminta menterinya mengundurkan diri. Setelah beberapa pekan mendapat tekanan dari sejumlah pihak, baru kemudian Modi mengambil langkah tersebut.

Menurut sejumlah laporan, Sekjen BJP, Ram Madhav membela dua menteri itu.

"Partai tidak ingin Ganga dan Singh mengundurkan diri. Mereka mengundurkan diri karena media membuat kesan mereka mendukung tersangka kasus perkosaan itu," kata dia.

Ini bukan kasus yang terpisah. Ada beberapa contoh di mana anggota partai BJP secara terbuka mendukung para pelaku kekerasan agama, mengabaikan para korban. Partai ini memiliki ideologi nasionalis Hindu dan beberapa tokoh seniornya menyerukan India sebagai negara Hindu. Namun para pemimpin partai telah berulang kali menekankan bahwa mereka bukan anti-minoritas.

Sekelompok pria dituduh memukul Mohammad Akhlaq (50) sampai tewas dengan batu bata pada 2015 karena dituduh membunuh seekor sapi, terlihat saat kampanye yang diadakan Menteri Uttar Pradesh, Yogi Aditanath.

Kontroversi politikus BJP, yang belakangan diminta KPU India menangguhkan masa kampanyenya beberapa hari pada bulan lalu karena retorika anti Islam, kerap satu panggung dengan Narendra Modi.

Terbaru, Menteri Penerbangan Sipil, Jayant Sinha, salah satu anggota kabinet Modi, menyampaikan kepada BBC telah mendanai biaya hukum sekelompok pria yang dijatuhi hukuman mati karena membunuh pedagang sapi muslim pada 2017. Sinha mengaku membantu para terpidana, yang adalah anggota BJP, karena dia yakin mereka salah dipidana.

Penulis dan aktivis politik India, Arundhati Roy, yang sangat vokal mengkritik pemerintahan BJP, menyampaikan sejumlah aksi ini sebagai 'outsourcing of terror', menyebut bahwa kelompok yang main hakim sendiri dapat melakukan kejahatan demikian karena mereka dilindungi dari atas.

Juru Bicara BJP, Nalin Kohli menolak pernyataan bahwa kebijakan partainya telah berkontribusi pada peningkatan kejahatan rasial. Dia menuduh laporan PBB dan hak asasi manusia memanipulasi statistik untuk membangun narasi terhadap sesuatu yang tak pernah ada.

Kohli menekankan, di bawah pemerintahan Modi, BJP telah memberikan kesejahteraan warga dari semua agama. BJP, kata dia, diperuntukkan bagi 1,3 miliar warga India, dan tidak ada pembedaan berdasarkan agama.

Namun saat warga India menuju bilik suara, sejumlah warga takut dalam periode kedua pemerintahan BKP dapat membawa negaranya lebih dekat ke negara mayoritas. Salah satu manifesto partai adalah menghapus seluruh imigran Bangladesh ilegal yang tinggal di India.

Partai itu menjanjikan amnesti bagi sebagian orang - Hindu, Budha, Sikh, Kristen, Parsi, dan Jain - namun khususnya umat Islam dikecualikan.

Di setiap kampanye, presiden BJP Amit Shah menyebut para imigran ini sebagai 'rayap' dan 'penyusup', yang dihina banyak pihak.

Di distrik Goalpara di Assam, sekelompok penduduk desa duduk melingkar di kursi plastik. Banyak yang memegang potongan kertas dengan foto anggota keluarga mereka di atasnya.

Tahun lalu, orang-orang di seluruh negara bagian ini diminta menunjukkan dokumentasi silsilah keluarga mereka untuk membuktikan mereka orang asli India. Dalam hal ini, memiliki dokumentasi untuk membuktikan bahwa mereka memasuki Assam sebelum 24 Maret 1971 - sehari sebelum negara tetangga Bangladesh menyatakan kemerdekaan.

Ufaan, ibu empat anak, membuka selembar kertas. Terdapat foto suaminya yang meninggal tahun lalu, dan di bawahnya adalah wajah anak-anak lelakinya.

Keluarganya lahir di India, tetapi tidak satu pun dari mereka yang akhirnya terdaftar di National Register of Citizens (NRC) pemerintah. Empat juta penduduk - banyak dari mereka muslim - juga tidak masuk dalam daftar.

Ufaan takut diusir dari satu-satunya negara yang dia sebut rumah.

Duduk di dekatnya adalah Mohammed Samsul, yang juga tengah gelisah. Kakek dan ayahnya lahir di Assam dan keduanya terdaftar di NRC. Kendati memiliki semua dokumen, nama Samsul tidak muncul di register NRC.

"Kita terus menerus hidup dalam ketakutan. Saya khawatir polisi akan datang pada malam hari dan membawa keluarga kami ke kamp pengungsi," kata dia.

BJP mempertahankan kebijakan mereka hanya ditujukan untuk imigran ilegal, tetapi ada ketakutan nyata itu dapat digunakan untuk mengusir umat Islam.

Kekuatan India terletak pada keanekaragamannya. Hak semua agama untuk hidup berdampingan diabadikan dalam konstitusi negara ini. Tetapi banyak yang takut iklim politik saat ini membahayakan prinsip sekuler konstitusi India.