Merdeka.com - Presiden Mesir Muhammad Mursi telah memberikan kekuasaan kepada militernya untuk menangkap pengunjuk rasa jika mereka tidak bisa bekerja sama dengan polisi. Ini berlaku baik sebelum dan sesudah referendum rancangan undang-undang pada 15 Desember mendatang.

Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Senin (10/12), Mursi yang bulan lalu mengeluarkan dekrit berisi perluasan kekuasaannya pada Peraturan 107 telah memicu kerusuhan dan demonstrasi di seantero negeri Piramida itu dalam dua pekan terakhir.

Namun, keputusan Mursi untuk memberi mandat pada militer Mesir ini menunjukkan ketakutan dia lantaran suara dari kelompok oposisi semakin besar. Militer Mesir juga telah diperingatkan agar tidak memperburuk krisis di Mesir dan mengutamakan dialog.

Mursi akhirnya setuju dengan pihak oposisi untuk membatalkan dekrit yang memberinya kuasa penuh dua hari lalu. Namun, tekad Mursi untuk mereferendum rancangan konstitusi membuat marah kelompok oposisi dari Gerakan Penyalamat Bangsa lantaran tidak percaya dengan dialog.

"Gerakan ini memanggil untuk melakukan demonstrasi di ibu kota dan di setiap wilayah besok sebagai langkah menolak keputusan Mursi," ujar juru bicara Gerakan Penyalamat Bangsa, Sameh Ashour, saat menggelar jumpa pers kemarin malam.

Dia mengatakan pihaknya tidak akan menerima rancangan undang-undang itu sebab tidak mewakili seluruh warga Mesir. Dia menyebut referendum akan membuat pertentangan dan pemisahaan.

Kelompok oposisi melihat konstitusi yang dibuat oleh kebanyakan dewan beraliran Islam menjadi senjata untuk melemahkan hak asasi, keterbatasan terhadap perempuan, agama minoritas, dan kemandirian peradilan. Namun, jika nantinya rancangan undang-undang itu ditolak dalam referendum, Mursi berjanji akan membuat satu rancangan lagi diambil dari aspirasi masyarakat.