Miris warga negara kelas dua di Negeri Zionis

Merdeka.com - Menjadi warga berdarah Arab di Israel mungkin memang sebuah kesialan nyata. Bagaimana tidak, kemarin pemerintah memutuskan, Negeri Zionis itu merupakan tanah tumpah darah dan menjadi negara khusus Yahudi.

Keputusan ini bakal termaktub dalam satu rancangan undang-undang (RUU) bakal disahkan dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini mendapat dukungan penuh dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu namun di lain pihak, Presiden Reuven Rivlin menyerukan ketidak setujuan dia. "Ini diskriminasi paling parah sepanjang sejarah Israel," ujarnya seperti dikutip stasiun televisi Al Arabiya (27/11).

Menjadi satu-satunya negeri Yahudi akan banyak sekali yang dikorbankan termasuk demokrasi yang digadang-gadang oleh parlemen Knesset. Bila memang peraturan ini sudah diakui bakal terjadi diskriminasi terstruktur terutama pada kaum minoritas, bangsa Arab.

Suara mereka ramai-ramai digaungkan lewat jejaring sosial Facebook. Para warga Arab-Israel ini mencap foto profil mereka lengkap dengan tulisan 'Warga negara kelas dua' dalam bahasa Ibrani. Ini protes besar pertama mereka lantaran pengucilan terang-terangan oleh pemerintah Negeri Bintang Daud itu.

Ide ini digelontorkan oleh seorang desainer grafika bernama Sana Jamalia dari Kota Haifa. Dia mengaku merasa miris dengan RUU baru itu. "Jika ini sudah resmi kami benar-benar akan terpinggirkan. Kami harus melakukan sesuatu," ujar Jamalia pada surat kabar Haaretz.

Ide ini segera merebak seantero Israel, terutama mereka keturunan Arab. Berduyun-duyun mereka mencap wajah mereka dengan gambar grafis buatan Jamalia. Gerakan ini paling tidak membuat Netanyahu terusik dan membuat pernyataan membela diri.

Bagi Netanyahu RUU itu merupakan tujuan hukum yang akan menjamin masa depan warga Yahudi di tanah mereka dan memastikan bangsa itu mendapat haknya untuk tetap hidup di atas tanah itu. Namun Presiden Rivlin yang sama-sama dari Partai Likud, salah satu sayap kanan, menyebutkan dirinya benar-benar tidak memahami kepentingan dalam undang-undang itu.

"Justru menempatkan karakter Yahudi di atas prinsip-prinsip deklarasi kemerdekaan membuat negara ini makin tidak demokratis. Dalam deklarasi itu jelas tertulis prinsip Judaisme dan demokrasi, keduanya nilai yang sama pentingnya," ujar Rivlin.

Pengesahan RUU ini rencananya bakal dilakukan pada 3 Desember. Para warga Arab semakin gencar mengkampanyekan agar peraturan ini dibatalkan. Meski demikian tak semua penduduk berdarah Arab ikut dalam kampanye itu. Salah satunya Haneen Majadli yang sudah pasrah dengan nasib dia sebagai bagian dari Israel.

"Sejak dulu hukum negara ini rasis pada saya," kata Majadli lesu.