Menteri perdagangan Thailand ditunjuk jadi PM baru

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Thailand Niwatthamrong Boonsongphaisan ditunjuk menjadi perdana menteri baru menggantikan Yingluck Shinawatra, yang dipaksa mundur oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini bersama dengan beberapa menteri, setelah ditemukan bersalah melanggar konstitusi.

"Kabinet telah memutuskan Niwatthamrong Boonsongphaisan akan melaksanakan tugas-tugas di tempat Perdana Menteri Yingluck," kata Menteri Kehakiman Pongthep Thepkanjana saat menggelar jumpa pers, seperti dilansir situs Asia One, Rabu (7/5).

Thailand selama ini menjalani pemerintahan sementara sejak Yingluck membubarkan majelis rendah parlemen pada Desember tahun lalu dalam upayanya untuk meredakan protes antipemerintah, tapi gagal. 

Namun, penyelenggaraan pemilu terganggu dan kemudian dibatalkan. Pemilu baru direncanakan bakal digelar 20 Juli mendatang.

Mahkamah Konstitusi Thailand hari ini telah melengserkan Yingluck Shinawatra dari jabatannya. Dia dinyatakan telah menyalahgunakan kekuasaan.

"Para hakim secara bulat memutuskan Yingluck telah menyalahgunakan jabatannya sebagai perdana menteri dan mengambil keuntungan buat diri sendiri," kata Ketua dari sembilan hakim konstitusi, Charoon Intachan dalam siaran televisi, seperti dilansir kantor berita AFP.

Mahkamah Konstitusi menilai Yingluck menyalahi kekuasaannya karena memindahkan jabatan seorang pegawai negeri, Thawil Pliensri, ke jabatan lain pada 2011. Pemindahan jabatan itu merupakan "agenda terselubung" buat menguntungkan Yingluck.

"Oleh sebab itu, status perdana menteri Yingluck berakhir. Dia tidak bisa lagi menjabat sebagai perdana menteri pengganti."

Sejumlah menteri di kabinet Yingluck yang mendorong keputusan itu juga akan diberhentikan dari jabatan mereka.

Hingga kini belum diketahui apakah keputusan itu membuat adanya kekosongan kekuasaan di Thailand atau salah satu dari menteri di kabinet Yingluck akan mengambil alih jabatan perdana menteri.

Ribuan demonstran di Ibu Kota Bangkok turun ke jalan dalam enam bulan terakhir menuntut Yingluck mundur.