Menteri luar negeri tetap bertugas buka jalan diplomasi ekonomi

Merdeka.com - Menanggapi pemberitaan soal Presiden Joko Widodo yang menunjuk 11 menteri dan kepala badan sebagai penghubung investasi dengan beberapa negara/kawasan mitra, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan pembentukan menteri penghubung itu agar semua komitmen yang sudah didapat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dapat terealisasikan dengan cepat.

"Ada pembentukan itu realisasi dari deal yang lama atau tertunda terealisasi. Baik pihak kita ataupun mereka (negara lain)," ucap pria akrab disapa Tata, saat ditemui di kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (24/11).

Tata mengatakan, hasil kunjungan Menlu Retno ke beberapa negara ini yang nantinya akan ditindak lanjuti para menteri tersebut. Adanya menteri penghubung ini, dimaksudkan Presiden Joko Widodo sebagai langkah cepat untuk merealisasikan terbentuknya jalinan kerja sama yang nyata.

"Para menteri penghubung ini nantinya akan berkomunikasi dengan menlu, dan ini merupakan hasil dari MoU yang sudah dilakukan oleh menlu dengan negara-negara sahabat," lanjutnya.

Biasanya, ujar Tata, perjanjian hanya setara direktur jenderal dan nantinya baru akan disampaikan ke menteri yang bersangkutan mengenai perjanjian tersebut. Kemudian Presiden Jokowi mengusulkan agar hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan.

Walaupun begitu, Tata mengatakan Kemlu tetap bertugas sebagai pembuka jalan untuk para menteri berkoordinasi dengan negara investasi.

Presiden Jokowi kemarin mengumumkan beberapa menteri untuk bertanggung jawab di bidang sektoral beberapa negara. Hal ini tentu menjadi perdebatan di masyarakat mengenai fungsi kementerian luar negeri yang sesungguhnya.‎