Menlu: Palestina paham Indonesia belum bisa buka kedutaan

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut gembira rencana Indonesia membuka perwakilan diplomatik di negara itu. Orang nomor satu Palestina itu juga menerima meski yang dibuka cuma konsul kehormatan.

Sikap Abbas itu tercantum dalam surat yang dikirim pada 26 Maret lalu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melawat ke China. "Pada surat itu, disampaikan bahwa pemerintah Palestina menyambut gembira dan bisa memahami langkah Indonesia," ujar Marty saat ditemui wartawan di Kementerian Luar Negeri, Jumat (30/3).

Indonesia belum bisa membuka perwakilan diplomatik yang lebih besar sifatnya karena pengepungan tentara Israel membuat setiap upaya politik harus berurusan dengan mereka. "Kalau kita mau buka kantor yang sifatnya lebih tinggi,  kita harus berurusan dengan Israel, nah apa itu mungkin?" kata Marty menjelaskan. 

Sebelumnya diberitakan Indonesia bakal membuka kantor konsulat di Kota Ramallah, Tepi Barat. Palestina. Karena yang dibuka hanya konsul kehormatan, maka Indonesia tidak akan mengirimkan warga negara ke sana.

"Kita akan mengangkat warga Palestina menjadi tenaga perwakilan kita," ujar Marty menerangkan. Namun kapan rencana itu bisa direalisasikan, Marty kembali hanya menjawab dalam waktu dekat.

Palestina saat ini sudah membuka Kedutaan Besar di Indonesia. Hubungan kedua pihak selama ini juga terjalin baik. Indonesia mengakui Palestina sebagai negara, bahkan memperjuangkannya agar menjadi anggota penuh PBB.

Rencana pembukaan kantor diplomatik itu merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Palembang, Sumatera Selatan. Anggota OKI yang telah membina hubungan diplomatik dengan Palestina diminta membuka kedutaannya di Ramallah, Tepi Barat. Tetapi hal itu belum dapat dilakukan sebab Yerusalem masih dalam status sengketa menurut hukum internasional.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Hidayat Nur Wahid berharap pembukaan kedutaan itu bisa berlangsung lebih cepat dari yang direncanakan, Juni atau Juli.

"Tentu Israel harus menghormati kedaulatan Indonesia. Ini tidak ada hubungannya dengan Israel," kata politikus dari Partai keadilan Sejahtera ini saat dihubungi secara terpisah.