Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengatakan eksekusi mati Karni binti Medi Tasrim di Kota Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, kemarin (16/4), tidak terhindarkan. Upaya hukum sudah ditempuh maksimal, namun keluarga korban berkukuh TKI yang membunuh anak mereka itu harus dipancung.

Selain pendampingan hukum, tiga periode presiden sudah mengirim surat kepada Raja Saudi agar Karni dimaafkan. Namun, sesuai hukum di Negeri Petro Dollar itu, qisash akan berlaku seandainya pelaku pembunuhan tidak dimaafkan oleh keluarga korban.

"Jadi upaya hukum, diplomatik dan informal oleh pemerintah Indonesia sudah optimal dan extramild, tapi sekali lagi keluarga tetap tidak memberi maaf," kata Retno di kantornya, Jumat (17/4).

Karni (lahir di Brebes, 10 Oktober 1977) dipidana atas kasus pembunuhan terhadap seorang anak kecil bernama Tala Al Syihri, empat tahun, pada 26 September 2012. Putra majikannya itu digorok ketika sedang tidur. Namun pengacara berkukuh Karni mengidap depresi akut, sehingga tidak sepatutnya dihukum mati.

Adapun pemerintah tetap mengirim protes kepada Dubes Arab Saudi Mustafa Ibrahim al-Mubarak tadi malam. Retno menjelaskan, protes ini diperlukan karena lagi-lagi Saudi tidak memberi informasi kepada KJRI Jeddah bahwa akan dilakukan eksekusi mati seorang WNI. Awal pekan ini, Kemenlu telah memprotes keras dubes Saudi lantaran mengeksekusi TKI Siti Zaenab begitu saja, tanpa memberi surat notifikasi.

"Kita selalu mendapatkan informasi ini dari media. Kita cari informasi ke dua penjara baik di Madinah maupun Yanbu. Di situ kita dapat informasi bahwa WNI kita, ibu Karni, sudah dieksekusi," kata Retno.

"Kenapa masalah notifikasi penting? Pada saat kita diberitahu keluarga paling tidak bisa dibawa untuk terakhir kalinya. Jadi masalah prosedur (eksekusi) tentu penting," imbuhnya.

Retno menyatakan baik eksekusi Siti Zaenab maupun Karni, tidak ada itikad baik dari Kerajaan Arab Saudi untuk setidaknya memberi tahu akan ada eksekusi WNI. Ini dinilai menlu sangat tidak wajar dalam pergaulan internasional, apalagi hukuman pancung tersebut melibatkan warga negara asing.

"Dubes juga tidak tahu, kita kontak kemlu (Arab Saudi), kemlu-nya juga tidak tahu. Jadi ini merupakan sistem yang kita tidak paham mengapa terjadi seperti ini. Dan ini menyangkut warga negara asing," tandasnya.