Menhan cantik baru pilihan PM Jepang dimusuhi Korea dan China
Merdeka.com - Pemerintah Jepang menggelar reshuffle kabinet dua hari lalu. Sosok Tomomi Inada yang berparas menawan jadi salah satu wajah baru, menempati posisi prestisius Menteri Pertahanan. Di hari pertama kerja kemarin, Inada langsung membuat pusing negara-negara tetangga Jepang, baik China, Korea Utara, maupun Korea Selatan.
Japan Times melaporkan, Jumat (5/8), Inada sejak lama dikenal sebagai politikus ultranasionalis, yang menolak tudingan Jepang melakukan kejahatan kemanusiaan pada Perang Dunia II. Lima tahun lalu perempuan 57 tahun itu pernah dilarang masuk ke Korea Selatan lantaran dianggap sengaja menghina korban agresi Jepang pada masa perang.
Komentarnya setelah dilantik membuat panas kuping diplomat Korea Utara. Politikus Partai Liberal Demokratik itu mengomentari insiden penembakan rudal balistik Korut yang mencapai perairan Jepang tiga hari lalu.
"Korea Utara berbahaya karena kebijakan negara itu tidak bisa diprediksi dan seringkali tidak rasional," kata Inada seperti dilansir Wall Street Journal.
Inada, ibu dua anak yang lama berkarir sebagai pengacara, merupakan politikus perempuan kepercayaan Perdana Menteri Shinzo Abe. Inada pernah menulis buku yang isinya membuat marah aktivis perempuan se-Asia. Dalam buku tersebut, dia menulis bahwa tidak ada bukti perempuan di Nanking, Semananjung Korea, maupun wilayah pendudukan Jepang lainnya yang dipaksa menjadi pelacur alias Jugun Ianfu.
Politikus Jepang Tomomi Inada (c) 2016 Merdeka.com/Times of IndiaSebelum menempati posisi Menhan menggantikan Gen Nakatami, Inada pernah mejabat sebagai Menteri Negara untuk Reformasi Birokrasi dan Menteri Reformasi Pelayanan Publik. Selama menjabat dulu, dia termasuk pejabat negara paling rutin berkunjung ke Kuil Yasukuni, tempat penguburan beberapa penjahat perang dari militer Jepang di Perang Dunia ke-2. Atas perilakunya itu, Inada berkali-kali dikecam oleh pemerintah China dan Korsel.
Dengan mengisi posisi menhan, pengamat politik Jepang menduga Abe sedang menyiapkan Inada sebagai calon penggantinya. Jika benar, hal itu bakal menjadi sejarah karena Jepang belum pernah memiliki perdana menteri perempuan.
"Jabatan baru ini akan memberi (Inada) kesempatan bekerja dengan utusan negara lain, mendengar pandangan yang berbeda darinya," kata Yasunori Sone, guru besar politik Universitas Keio Tokyo.
Sikap Inada menghadapi agresivitas Korut maupun China akan menjadi sorotan. Dia sejak lama mendorong revisi UU pertahanan Jepang yang sangat pasifis. Inada ingin Jepang bisa memperkuat angkatan bersenjatanya seperti di masa lalu. "Jepang harus bisa mempertahankan diri dari negara tetangga di Asia Timur yang agresif," ujarnya dua tahun lalu tanpa menyebut China atau Korut.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasib Buruk Para Noni Belanda di Indonesia Zaman Jepang, Sungguh Mengenaskan Banyak Dijadikan Wanita Penghibur
Kisah sedih para tahanan wanita asal Belanda usai tentara Jepang berhasil menguasai Nusantara.
Baca SelengkapnyaSkandal Tas Branded Istri Presiden Guncang Panggung Politik Korea Selatan
Pengamat menilai skandal ini mengancam prospek kemenangan partai Presiden Yoon Suk Yeol.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar: Kalau Presiden Jokowi Bisa Dihadirkan di MK Sangat Ideal
Menurutnya, menteri yang berkaitan langsung dengan bansos tanggungjawab di Presiden.
Baca SelengkapnyaPemerintah Minta WNI di Jepang Waspada Gempa dan Tsunami Susulan
Tsunami menghantam Jepang usai gempa bermagnitudo 7,4 melanda Prefektur Ishikawa.
Baca SelengkapnyaSidang di MK, Sederet Tudingan Kubu Anies-Cak Imin kepada Jokowi di Pilpres untuk Langgengkan Kekuasaan
Selain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Plt Menko Polhukam
Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca Selengkapnya