Mantan budak seks batalkan pertemuan dengan wali kota Osaka

Merdeka.com - Dua wanita asal Korea Selatan yang dipaksa bekerja sebagai wanita penghibur bagi tentara Jepang saat Perang Dunia II tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan Wali Kota Osaka, Toru Hashimoto, setelah wali kota 43 tahun itu menolak menarik pernyataan yang menyatakan sistem wanita penghibur memang diperlukan tentara Jepand pada waktu itu.

Situs asiaone.com melaporkan, Jumat (24/5), Hashimoto memicu kritikan baik di Jepang dan di luar negeri ketika pada awal pekan lalu dirinya mengatakan rumah pelacuran bagi tentara memang diperlukan.

Kedua wanita itu, Kim Bok-dong (87 tahun) dan Kil Won-ok (84 tahun) mengatakan sebetulnya mereka berharap pertemuan itu dapat membujuk Hashimoto, yang merupakan salah satu petinggi Partai Restorasi Jepang, untuk mengubah pikirannya terkait masalah budak seks. Namun, keduanya mendengar kabar bahwa Hashimoto akan menjadikan mereka sebagai ajang permintaan maaf di depan media.

"Kenyataan yang sungguh menyayat hati. Sejarah para korban tidak dapat diperdagangkan dengan pagelaran permintaan maaf dan kata-kata manis," kata keduanya, dalam sebuah pernyataan yang digelar oleh Dewan Korea bagi wanita yang Dijadikan untuk Perbudakan Seksual Tentara Jepang. "Kita tidak ingin membunuh diri kita sendiri dua kali."

"Jika dia benar-benar merasa bersalah dan menyesal kepada kami, dia harus menarik kembali pernyataan kriminalnya itu dan membuat permintaan maaf secara resmi. Dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan pensiun dari dunia politik," lanjut pernyataan itu.

Hashimoto, yang terus mempertahankan pernyataannya itu, juga mengatakan tidak ada bukti tentara Jepang secara langsung menculik para wanita untuk bekerja di rumah bordil sebelum dan selama Perang Dunia II.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga pernah menimbulkan kontroversi selama masa jabatannya yang pertama pada 2006-2007 lantaran mengatakan tidak ada bukti bahwa tentara Jepang telah menculik perempuan, yang sebagian besar dari negara-negara Asia dan Korea, untuk bekerja di rumah bordil. Namun, pernyataan kontroversial seperti itu memang umum di antara kelompok ultra-konservatif Jepang.

Isu ini menjadi penyebab renggangnya hubungan antara Tokyo dan Seoul. Namun, Jepang mengatakan masalah pemberian kompensasi bagi para mantan budak seks sudah diatur di bawah perjanjian 1965 yang membuat keduanya membuat hubungan diplomatik.

Pada 1995, Jepang mengatur dana untuk membuat pembayaran bagi para mantan budak seks dari hasil sumbangan pribadi. Namun, Korea Selatan mengatakan tindakan itu tidak resmi dan kompensasi juga tidak cukup. (mdk/fas)