Malaysia bakal cabut beleid makar, oposisi anggap hanya taktik

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, menyatakan bakal mencabut Undang-Undang Hasutan digunakan sejak era pemerintah kolonial Inggris buat membungkam dan membubarkan kaum oposisi. Jika benar terjadi maka hal itu dianggap sebagai langkah besar reformasi di bidang hukum negeri jiran.

Stasiun televisi AlJazeera melaporkan, Kamis (12/7), Rabu lalu Najib Razak mengumumkan langkah itu diambil pemerintah lantaran tuntutan dari masyarakat menginginkan adanya perubahan di bidang sosial. "Undang-Undang Hasutan adalah warisan dari masa lalu negeri kita. Dengan pengumuman hari ini menandakan kita selangkah lebih maju dalam membangun Malaysia," kata Najib dalam pidatonya kemarin. Tetapi, buat pihak oposisi itu hanya taktik koalisi Barisan Nasional buat meraih dukungan menjelang pemilihan umum mungkin digelar pertengahan Agustus atau September mendatang. Diperkirakan pelaksanaan pesta demokrasi bakal berlangsung ketat antara dua kubu.

Sebagai ganti beleid usang itu, pemerintah Malaysia bakal memberlakukan Undang-Undang Harmoni Nasional. Najib mengatakan landasan hukum baru itu bakal memberikan keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat seperti dalam amanat konstitusi, serta memastikan semua ras dan agama dilindungi.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Najib Razak telah mencabut beberapa undang-undang keamanan digunakan sejak era penjajahan Inggris. Meski begitu, pihak oposisi merasa tetap diperlakukan tidak adil dan sengaja dibungkam.

Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri Malaysia (ISA) telah dicabut awal tahun ini. Menurut beleid itu, negara bisa menangkap dan menahan orang atau kelompok dianggap membahayakan pemerintahan tanpa lewat pengadilan. Masa tahanan mereka bisa diperpanjang sesuai keperluan. Tetapi rezim Barisan Nasional menggunakan aturan hukum itu buat menangkapi dan memenjarakan kaum oposisi.

Namun, meski ISA sudah dicabut, beberapa pihak tetap melayangkan kritik tajam lantaran dianggap beleid pengganti justru lebih represif.

Partai Persatuan Nasional Bangsa Melayu (UMNO) adalah partai berkuasa sejak negeri jiran itu diberi kemerdekaan oleh Inggris pada 1957. UMNO dan 13 partai lain membentuk koalisi Barisan Nasional. Mereka selalu mendominasi parlemen dan pemerintah serta bertindak keras terhadap kaum oposisi.

Namun, sejak empat tahun lalu, Barisan Nasional kehilangan sepertiga kursi di parlemen setelah menghadapi perlawanan dari koalisi kaum oposisi dalam pemilihan umum, Pakatan Rakyat, gabungan kekuatan tiga partai politik yakni Partai Islam Pan-Malaysia, Partai Aksi Demokrasi, dan Partai Keadilan Rakyat pimpinan mantan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. (mdk/fas)