Malaysia akan Tindak Sekolah yang Sebar 'Propaganda Anti Minyak Sawit'

Merdeka.com - Kementerian Pendidikan Malaysia menyampaikan akan menindak sebuah sekolah internasional karena menyebarkan propaganda anti minyak sawit, Rabu (3/7). Tindakan ini merupakan upaya agresif Kuala Lumpur untuk mempertahankan ekspor besar komoditas perkebunan itu.

Malaysia yang merupakan produsen terbesar kedua kelapa sawit setelah Indonesia, semakin vokal menentang kritik dari Eropa bahwa budidaya tanaman tersebut telah mengakibatkan deforestasi dan perusakan habitat satwa liar.

Pihak berwenang mengatakan akan mengambil tindakan terhadap sebuah sekolah internasional berdasarkan undang-undang pendidikan setelah sebuah video, yang diedarkan secara luas pekan ini di media sosial, menampilkan para siswa berbicara di atas panggung tentang penurunan jumlah orangutan karena produksi minyak kelapa sawit.

"Keterlibatan siswa dalam kegiatan propaganda bertentangan langsung dengan kebijakan nasional dan dapat mempengaruhi nama baik negara," kata Sekjen Kementerian Pendidikan Malaysia, Amin Senin, dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters, Kamis (4/7).

Kementerian tidak mengidentifikasi nama sekolah ataupun tindakan apa yang akan diambil terhadapnya.

Menteri Industri Primer, Teresa Kok mengatakan pada hari Selasa bahwa sekolah tersebut mempromosikan "paham kebencian" terhadap industri kelapa sawit.

Malaysia bergantung pada minyak kelapa sawit - komoditas yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari pembuatan cokelat hingga lipstik - dengan penghasilan miliaran dolar dan menyediakan ratusan ribu lapangan kerja.

Tahun ini, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan Uni Eropa berisiko membuka perang dagang atas kebijakan "sangat tidak adil" yang ditujukan untuk minyak sawit.

Uni Eropa merampungkan undang-undang tahun ini yang akan menghapus penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar transportasi pada tahun 2030.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan mendesak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menetapkan minyak kelapa sawit tidak lagi dianggap sebagai bahan bakar transportasi terbarukan setelah Komisi Eropa menyebut industri ini mengakibatkan deforestasi berlebihan.

Sebagian besar hutan di wilayah Asia Tenggara telah ditebangi dan diganti dengan kelapa sawit. Pembabatan hutan dengan pembakaran juga berkontribusi terhadap polusi udara.