Mahathir Mohamad sebut pemerintah bakal bayar utang dalam kasus 1MDB
Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad mengatakan akan membayar utang apapun yang terkait dengan yayasan dana pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), jika dijamin oleh pemerintah.
"Kita harus membayar, jika itu melibatkan pemerintah," kata Mahathir dalam sebuah konferensi pers, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (16/5).
Pria 92 tahun itu juga mengatakan bahwa Malaysia akan menjangkau Swiss, Amerika Serikat, Singapura dan Luksemburg untuk mengembalikan dana 1MDB yang mungkin telah diterima mereka.
"Fokus mengatasi kasus korupsi itu penting. Kami perlu mendapatkan uang yang masih ada di Swiss, AS, Singapura, dan mungkin Luksemburg," jelas Mahathir.
"Untuk itu kami akan menghubungi pemerintah negara-negara tersebut untuk mendapatkan uang itu kembali," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi 1MDB ini pertama mencuat saat Najib Razak masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Diduga dana sebesar USD 4,5 miliar telah disalahgunakan lewat dana investasi atau 1MDB yang dibentuk Najib pada 2009 itu.
Selama tiga tahun terakhir, skandal kasus ini telah menyebabkan beberapa orang ditangkap, penutupan sejumlah bank, dan penyitaan aset bernilai jutaan dolar di seluruh dunia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud berjanji akan menghentikan modus pailit BUMN untuk mencegah bayar utang.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaSelama berkampanye pun, Mahfud turut dititipkan semangat memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengaku bersyukur, telah diberikan amanah sebagai Menteri
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN berikan bantahan terkait pernyataan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaDito terjerat kasus kepemilikan belasan senjata api ilegal
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan, jangan sampai terjadi perpecahan usai Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya