Laporan Intelijen AS Sebut Rusia Manfaatkan Sekutu Trump untuk Pengaruhi Pilpres 2020

Merdeka.com - Pada Selasa, komunitas intelijen AS mengungkapkan dalam sebuah laporan penting, pemerintah Rusia ikut campur dalam pilpres 2020 dengan kampanye “merendahkan” Presiden Joe Biden dan “mendukung” mantan Presiden Donald Trump. Laporan ini juga merinci dorongan kampanye disinformasi besar-besaran yang berhasil ditargetkan, dan secara terbuka disetujui sekutu Trump.

Laporan tersebut menyampaikan, tujuan Rusia tidak terbatas hanya untuk merugikan pencalonan Biden dan membantu Trump, Moskow juga berusaha untuk merusak “kepercayaan publik dalam proses pemilihan dan memperburuk perpecahan sosial politik di AS.”

Secara keseluruhan, laporan yang dirilis Kantor Direktur Intelijen Nasional itu memberikan penilaian paling komprehensif tentang ancaman asing terhadap pemilu 2020 hingga saat ini, merinci operasi pengaruh ekstensif musuh AS, termasuk Rusia dan Iran, yang berusaha merusak kepercayaan pada proses demokrasi, selain menargetkan capres tertentu.

Laporan ini menegaskan dugaan yang muncul tahun lalu: Trump dan sekutu terdekatnya secara terbuka mendukung kampanye disinformasi Rusia melawan Biden, bertemu dengan tokoh-tokoh Kremlin yang merupakan bagian dari upaya tersebut, dan mempromosikan teori konspirasi mereka.

Laporan itu mengatakan upaya asing paling agresif untuk “melemahkan” Trump datang dari Iran, tetapi Iran tidak “secara aktif” mendukung Biden, dan upaya mereka lebih kecil daripada operasi Rusia.

Laporan juga mencatat “tidak ada indikasi ada aktor asing yang berusaha mengubah aspek teknis apa pun dari proses pemungutan suara pada pemilu AS 2020, termasuk pendaftaran pemilih, pemberian suara, pemungutan suara. tabulasi, atau hasil pelaporan.”

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan bidang siber Departemen Keamanan Dalam Negeri atau CISA sehari setelah pemilihan presiden 2020.

“Kami tidak memiliki bukti bahwa musuh asing mampu mencegah orang Amerika memilih atau mengubah penghitungan suara,” jelas CISA pada saat itu, dikutip dari CNN, Rabu (7/3).

Pemerintahan Biden diperkirakan akan mengumumkan sanksi terkait campur tangan asing dalam pilpres secepatnya pekan depan, menurut tiga pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada CNN. Para pejabat tidak mengungkapkan rincian apapun terkait dengan sanksi itu tetapi mengatakan sanksi akan menargetkan banyak negara termasuk Rusia, China dan Iran.

Upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilu 2020 ditampilkan secara menonjol dalam laporan tersebut, yang merinci bagaimana “proksi yang terkait dengan intelijen Rusia” dimanfaatkan untuk menyebarkan klaim yang tidak berdasar tentang Biden.

“Elemen kunci dari strategi Moskow dalam siklus pemilihan ini adalah penggunaan proksi yang terkait dengan intelijen Rusia untuk mendorong narasi pengaruh - termasuk tuduhan yang menyesatkan atau tidak berdasar terhadap Presiden Biden - kepada organisasi media AS, pejabat AS, dan individu terkemuka AS, termasuk beberapa pihak yang dekat dengan mantan Presiden Trump dan pemerintahannya,” jelas laporan tersebut.

“Tidak seperti tahun 2016, kami tidak melihat upaya siber Rusia yang gigih untuk mendapatkan akses ke infrastruktur pemilu,” catatnya.

Laporan itu menyimpulkan Presiden Rusia Vladimir Putin “menyadari dan mungkin mengarahkan” operasi itu untuk merugikan Biden - dan mendukung Trump, seperti yang dia lakukan dalam pemilu 2016.

Misalnya, badan-badan intelijen AS menilai Putin “memiliki kewenangan atas aktivitas Andriy Derkach,” anggota parlemen Ukraina yang bertemu dengan pengacara Trump Rudy Giuliani dan berulang kali mengkampanyekan disinformasi anti-Biden.

CNN sebelumnya telah melaporkan Giuliani dan sekutu lain Trump secara terbuka berkoalisi dengan tokoh-tokoh terkait Kremlin seperti Derkach dan lainnya, bahkan ketika pemerintah AS memperingatkan mereka menyebarkan kebohongan. Giuliani tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNN pada Selasa.

Konstantin Kilimnik, yang dijelaskan dalam laporan itu sebagai agen pengaruh Rusia, dan sebuah buzzer ciptaan Rusia ikut campur mempengaruhi pilpres AS 2016 juga pilpres 2020. Kilimnik didakwa pada 2018, tetapi tetap aman di Rusia. Belasan orang dari buzzer dijatuhi sanksi, tetapi operasi dunia maya terus berlanjut.

Menurut Demokrat, temuan komunitas intelijen AS tersebut sejalan dengan peringatan yang datang dari anggota parlemen pada bulan-bulan menjelang pemilu pada November 2020.

“Penilaian Komunitas Intelijen yang dirilis hari ini menggarisbawahi apa yang kita semua telah ketahui - bahwa Rusia ikut campur untuk mendukung mantan Presiden Trump, merugikan Presiden Biden, dan merusak kepercayaan dalam proses pemilu kami. Melalui proksi, Rusia menjalankan operasi intelijen yang berhasil menembus lingkatan dalam mantan presiden itu,” jelas Komite Intelijen DPR, Adam Schiff, dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

Campur tangan Iran

Laporan itu juga menjelaskan bagaimana Iran melakukan “kampanye pengaruh terselubung multi-cabang” yang menargetkan pilpres.

Secara khusus, laporan itu mengatakan upaya Iran bertujuan untuk melemahkan kans terpilihnya kembali Trump - meskipun tanpa secara langsung mempromosikan Biden.

“Merusak kepercayaan publik dalam proses pemilu dan lembaga AS, dan menabur perpecahan dan memperburuk ketegangan sosial di AS,” jelas laporan tersebut.

China juga disebutkan, tetapi dalam konteks yang sangat berbeda dari Rusia dan Iran.  Temuan itu melemahkan klaim pemerintahan Trump bahwa Beijing ikut campur dalam pemilihan untuk membantu memenangkan Biden.

Namun, laporan itu mencatat ada beberapa pendapat yang bertentangan dalam komunitas intelijen tentang upaya China, mengutip “pandangan minoritas” beberapa pejabat intelijen memiliki keyakinan "moderat" bahwa China mengambil "setidaknya beberapa langkah" untuk merugikan pencalonan Trump.

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, Direktur Intelijen Nasional, Avril Haines menyebut pengaruh jahat asing sebagai “tantangan abadi yang dihadapi negara kita.”

“Upaya musuh AS ini berusaha untuk memperburuk perpecahan dan merongrong kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi kita,” jelasnya.

Menurutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu pendekatan seluruh elemen pemerintah yang didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang masalah seperti yang ada laporan Komunitas Intelijen tersebut.