Kuba Kutuk Intervensi AS di Venezuela

Merdeka.com - Pemerintah Revolusioner Republik Kuba mengutuk eskalasi tekanan pemerintah Amerika Serikat terhadap pemerintah Venezuela. Dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Kuba, AS dinilai tengah mempersiapkan intervensi militer di negara Bolivarian itu dengan kedok 'intervensi kemanusiaan'. Kuba juga menyerukan masyarakat internasional untuk memobilisasi dukungan dan mencegah AS melakukan intervensi militer.

"Antara tanggal 6 dan 10 Februari 2019, beberapa pesawat angkut militer terbang menuju Bandara Rafael Miranda di Puerto Rico; Pangkalan Udara San Isidro di Republik Dominika dan Kepulauan Karibia lainnya yang memiliki lokasi strategis, tentunya tanpa sepengetahuan pemerintah negara-negara tersebut. Pesawat-pesawat ini lepas landas dari markas militer AS di mana Pasukan Operasi Khusus dan unit Korps Marinir AS beroperasi. Unit-unit ini telah digunakan untuk operasi rahasia, bahkan terhadap para pemimpin negara lain," tulis pernyataan pemerintah Kuba yang diterima merdeka.com, Kamis (14/2).

Kuba juga menuding pejabat pemerintahan AS seperti Penasihat Keamanan Nasional, John Bolton telah merancang upaya kudeta terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. AS juga disebut menekan negara lain agar mendukung diselenggarakannya Pemilu ulang di Venezuela. Padahal Maduro merupakan presiden yang sah dan dipilih oleh 6 juta pemilih pada Mei lalu.

Bantuan kemanusiaan dinilai hanya dalih bagi AS agar bisa melakukan agresi militer di Venezuela.

Bantuan kemanusiaan yang dikirimkan AS disebut nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan kerusakan ekonomi yang dipicu oleh sanksi AS atas Venezuela. Kuba juga menyindir pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara karena menerima bantuan kemanusiaan AS. Perilaku AS saat ini dinilai sama dengan apa yang pernah dilakukan di Yugoslavia, Irak dan Libya yang menyebabkan kerugian dan penderitaan sangat besar bagi rakyat di negara tersebut.

"Pemerintah AS berupaya menghilangkan hambatan terbesar dominasi imperialis Amerika," jelasnya.

"Mustahil melupakan sejarah intervensi militer AS yang menyedihkan dan menyakitkan yang dilakukan lebih dari satu kali di Meksiko, Nikaragua, Republik Dominika, Haiti, Kuba, Honduras, dan yang paling baru Grenada dan Panama," lanjutnya.

Pemerintah Kuba juga menegaskan yang dipertaruhkan di Venezuela adalah kedaulatan dan martabat Amerika Latin dan Karibia dan masyarakat yang ada di selatan benua AS itu. Termasuk juga pertaruhan keberlangsungan aturan-aturan hukum internasional dan Piagam PBB.

"Pemerintah Revolusi Kuba menyerukan mobilisasi internasional untuk membela perdamaian di Venezuela dan kawasan, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Proklamasi Amerika Latin dan Karibia sebagai Zona Perdamaian, yang diadopsi oleh kepala negara dan Pemerintah CELAC pada tahun 2014," tegasnya.

"Kami menegaskan kembali solidaritas yang teguh dan tak tergoyahkan untuk Presiden Konstitusional Nicolás Maduro Moros, Revolusi Bolivarian dan Chavista dan kesatuan sipil dan militer rakyat Venezuela. Menyerukan kepada semua pihak dan pemerintah dunia untuk mempertahankan perdamaian dan melakukan perlawanan bersama, melampaui perbedaan politik atau ideologis, dengan intervensi militer dan imperialis baru di Amerika Latin dan Karibia yang akan merusak kemerdekaan, kedaulatan, dan kepentingan seluruh rakyat dari Rio Bravo hingga Patagonia," pungkas pernyataan itu.