Merdeka.com - Korea Utara mengatakan akan memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah pengadilan di Negeri Jiran memutuskan seorang pria Korut bisa diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan kasus pencucian uang. Demikian dilaporkan media pemerintah Korut, KCNA, mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri hari ini.

"Pada 17 Maret otoritas Malaysia berbuat kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dengan mengirimkan seorang warga Korea Utara tak berdosa ke Amerika Serikat," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri, seperti dilansir laman Channel News Asia, Jumat (19/3).

Kementerian Luar Negeri Korut juga menyatakan, "dengan ini kami mengumumkan pemutusan hubungan dengan Malaysia" dan menyebut tindakan Malaysia itu "permusuhan" terhadap Pyongyang "karena tunduk dengan tekanan AS."

Korut juga mengancam AS dengan mengatakan, "Washington akan membayar harganya," kata KCNA.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri menyebut seseorang yang tak disebut namanya setelah dia "melakukan transaksi perdagangan yang sah di Singapura" dan kasus ini adalah "rekayasa", "dia tidak terlibat dengan kasus "pencucian uang ilegal."

Pada 3 Maret pria Korut bernama Mun Chol Myong ditolak permohonan bandingnya di Mahkamah Agung Malaysia atas putusan ekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan pencucian uang.

Mun sudah tinggal di Malaysia selama satu dasawarsa dengan keluarganya. Dia ditangkap pada 2019 karena permintaan ekstradisi dari Washington.

Di pengadilan dia menyangkal klaim FBI yang menyebut dirinya memimpin kelompok kriminal yang memasok benda terlarang ke Korea Utara dan mencuci uangnya melalui perusahaan lain.

Dia dikenai empat dakwaan pencucian uang dan dua kasus konspirasi pencucian uang. Dakwaan ini terkait dengan perbuatannya di Singapura, kata pengacaranya.

Belum jelas apa yang dituduhkan kepada Mun, namun sejauh ini ada kasus bisnis di Singapura soal pengiriman barang-barang mewah seperti jam tangan dan minuman keras ke Korea Utara.

Ekspor sejumlah barang mewah ke Korut selama ini dilarang karena sanksi yang diterapkan PBB dan sejumlah negara lain, termasuk AS, terhadap Pyongyang lantaran program nuklir Korut.