Korea Selatan minta PBB pertimbangkan lagi keanggotaan Korea Utara

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kembali mempertimbangkan keanggotaan Korea Utara. Yun meminta keanggotaan Pyongyang dicabut menyusul uji coba nuklir dan rudal yang sering diluncurkan Korea Utara beberapa bulan terakhir.

Menurut Yun, hal tersebut 'sangat mengejek' kewenangan PBB. Dalam pidatonya pada pertemuan tahunan di Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Yun menuturkan Dewan Keamanan PBB harus mengadopsi sanksi yang lebih kuat dan komprehensif terhadap Korea Utara.

"Pelanggaran dan pembangkangan Korea Utara yang berulang atas resolusi Dewan Keamanan, sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah PBB," ujar Yun kemarin, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (23/9).

Menurut dia, Korea Utara benar-benar mengejek kewenangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

"Oleh karena itu, saya percaya ini waktu yang tepat untuk secara serius mempertimbangkan kembali keanggotaan Korea Utara, apakah mereka memenuhi syarat sebagai anggota PBB yang cinta damai. Karena banyak negara yang sudah mempertanyakannya," seru Yun.

Yun juga memaparkan, Korea Utara tidak hanya mengembangkan kapasitas nuklir dan rudal, namun juga secara terbuka meluncurkan ancaman Pyongyang tidak ada segan menggunakan senjata mereka lebih dulu. Yun menyebut, ini adalah kesempatan untuk menghentikan ambisi nuklir Korea Utara.

Dia juga menuturkan, harus ada tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korea Utara atas rakyatnya. Yun meminta perhatian dunia internasional kepada pekerja Korea Utara yang ada di luar negeri.

"Kami mengkhawatirkan, upah mereka malah digunakan untuk program pengembangan senjata, bukan untuk menyejahterakan rakyat," sambung dia.

China sendiri, sebagai sekutu utama Korea Utara mengaku agak geram dengan rangkaian uji coba rudal dan nuklir Pyongyang. Selain mendukung sanksi yang lebih keras dari PBB, China mengatakan konflik ini dapat diselesaikan dengan cara perundingan internasional, hal ini diucapkan oleh Perdana Menteri China Li Keqiang.