Komisi I DPR: Pemerintah harus protes keras Brasil
Merdeka.com - Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah memanggil pulang Duta Besar RI di Brasil. Mereka juga sangat mendukung pemanggilan Dubes Brasil ke Kementerian Luar Negeri guna melayangkan protes akibat pembatalan penyerahan surat kepercayaan kepada Dubes Toto Riyanto.
"Sikap pemerintah sudah benar, oleh karena itu kita dukung," ujar Wakil Ketua Komisi DPR RI, Tantowi Yahya, Sabtu (21/2).
Pemberian credential (surat kepercayaan), menurut dia, merupakan hak negara akreditasi. Oleh sebab itu pembatalan penyerahan surat tersebut sangat menghina martabat bangsa.
Pasalnya, Dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil bersama beberapa Dubes dari negara lainnya untuk menerima surat kepercayaan tugas. Tanpa alasan yang jelas, Menlu Brasil membatalkan penyerahan surat tersebut hanya kepada Dubes RI yang membuat Dubes Toto batal menghadiri upacara penyerahan dan ditarik pulang ke Indonesia.
"Ini merupakan pelecehan diplomatik dan kita patut untuk mengajukan protes keras," tulis Tantowi Yahya dalam rilis yang diberikan kepada merdeka.com.
Dia juga menegaskan tidak ada negara yang bisa mendikte hukum di Indonesia, dan seharusnya Brasil sebagai negara berdaulat memaklumi hal tersebut. Dia juga mengatakan seharusnya Brasil mendukung keputusan pemerintah Indonesia lantaran kasus narkoba sudah sangat darurat di dunia.
"Tindakan emosionalnya ini (Brasil) bisa sangat mempengaruhi hubungan baik kedua negara yang sudah lama terjalin. Pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang," lanjutnya.
Tatowi menjelaskan, hubungan yang terjalin dengan Brasil antara lain di bidang pertahanan.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menhan Prabowo Terima Kunjungan Menlu China Bahas Kerja Sama Pertahanan
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga capres akan digelar Minggu, 7 Januari 2024 mendatang dengan tema Pertahanan dan Hubungan Internasional
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mempunyai catatan jelang debat ketiga calon presiden-calon wakil presiden pada 7 Januari 2024.
Baca Selengkapnya