Ketika Trump Menciptakan Badainya Sendiri

Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah dihadapkan oleh salah satu periode paling berbahaya sepanjang masa kepemimpinannya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat Nancy Pelosi mengumumkan rencana mengadakan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Presiden Donald Trump.

Trump dilaporkan telah menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menekannya supaya menyelidiki dugaan kasus korupsi anak Joe Biden, pesaing politiknya di Pemilu AS 2020.

Hari ini Partai Demokrat di komite intelijen parlemen AS akan mendesak Direktur Intelijen Nasional Joseph Maguire mengeluarkan transkrip percakapan telepon Trump dengan Zelensky. Namun, Maguire menolak untuk mengeluarkan rincian percakapan Trump dan Zelensky.

Awal mula Permasalahan

Kabar percakapan Trump dengan Zelensky pertama kali dihembuskan oleh anggota karyawan intelijen AS, Agustus lalu. Pelapor yang disembunyikan identitasnya itu mengatakan telah mengetahui sesuatu yang mendesak.

Dari laporan itu diketahui, Trump menghubungi Zelensky melalui telepon pada bulan Juli lali, untuk membahas soal Joe Biden. Dikutip dari The Guardian, dalam percakapan itu Trump meminta Zelensky menyelidiki Hunter Biden, putra Joe Biden yang saat ini menjabat sebagai dewan perusahaan energi Ukraina.

Dalih Trump

Meski mengakui adanya percakapannya dengan Zelensky, tetapi Trump menolak tudingan bahwa percakapan itu dilakukan untuk memenangkan kepentingan pribadinya. Menurut Trump, ia dan Zelensky membahas masalah korupsi.

"Sebagian besar (membahas) fakta bahwa kita tidak menginginkan orang-orang kita, seperti Wakil Presiden Biden dan putranya (berkontribusi) terhadap korupsi yang sudah ada di Ukraina," jelas Trump, seperti yang dikutip oleh The Guardian.

Joe Biden adalah mantan wakil presiden AS di era pemerintahan Obama. Trump, menuduh Biden mendorong pemecatan jaksa penuntut Ukraina demi kepentingan anaknya.

Hingga saat ini, tidak ada bukti yang menguatkan tuduhan Trump terhadap Joe Biden dan putranya.

Mengapa Ukraina?

Tak hanya sekali, Trump telah delapan kali meminta Zelensky melakukan penyelidikan tersebut, kata laporan the Wall Street Journal. Diduga, tuduhan Trump pada Hunter Biden berhubungan dengan posisi putra Biden itu di Burisma, perusahaan energi Ukraina.

Tahun 2016, Amerika dan sejumlah negara Barat lainnya mendesak Ukraina untuk memecat jaksa penuntut di Ukraina. Saat itu, Joe Biden masih menjadi wakil presiden.

Keputusan Biden disebut-sebut memiliki maksud terselubung. Pasalnya, sang pemilik Burisma saat itu dihadapkan dengan penyelidikan oleh jaksa penuntut Ukraina.

Meski demikian, permintaan Trump agar Zelensky menyelidiki Hunter Biden dinilai berisi kepentingan politik. Joe Biden disebut sebagai calon presiden favorit dari Demokrat, mengalahkan Trump.

Mengapa masalah ini serius?

Demokrat mengatakan, sikap Trump yang ingin menyelidiki lawan politiknya, akan memiliki dampak yang berarti.

Trump bahkan telah menahan bantuan militer senilai USD 400 juta untuk Ukraina. Trump telah membenarkan informasi ini.

Sesuai jadwal, dana bantuan itu seharusnya akan rilis bulan ini. Disebut-sebut, penahanan dana bantuan itu masih terkait dengan desakan Trump pada Zelensky untuk melakukan penyelidikan.

Namun, Trump mengklaim alasan penahanan dana bantuan tersebut karena khawatir AS telah memberikan kontribusi lebih dibanding negara lain.

Presiden AS yang dikenal nyentrik itu menepis semua kabar yang dibocorkan. "Siapa yang disebut 'whistleblower' yang tidak tahu fakta sebenarnya. Apakah dia ada di pihak Negara kita. Dari mana dia berasal?" kata Trump lewat Twitternya.

Demi membuktikan pembelaannya, Trump secara pribadi telah memberikan izin untuk merilis transkrip percakapan antara dirinya dan Zelensky.

"Rilis transkrip telepon saya yang lengkap, sepenuhnya terbuka, dan tidak dikurangi dengan Presiden Zelensky dari Ukraina," katanya.

Apa kata Demokrat?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi Selasa (24/9) mengumumkan rencana penyelidikan resmi terhadap Trump. Menurutnya, tindakan Trump telah melanggar konstitusi dan mengkhianati integritas pemilu.

“Presiden harus bertanggung jawab. Tidak ada yang kebal hukum," ujar Pelosi.

Sebelumnya, banyak anggota parlemen yang keberatan untuk melakukan penyelidikan terhadap Trump, termasuk Pelosi. Namun Selasa lalu, kondisi berubah. Sejumlah anggota dewan yang semula keberatan, berbalik mendukung proses penyelidikan Trump.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita