Kesepakatan perdamaian ala AS bisa pecah-belah Palestina

Merdeka.com - Juru bicara presiden Palestina pada Selasa (26/6) memperingatkan kesepakatan perdamaian AS menggunakan proyek bantuan Jalur Gaza untuk memecah-belah Palestina, dan kembali menyampaikan penolakan Palestina bagi rancangan itu.

Nabil Abu Rudeineh di dalam satu pernyataan mengecam bahwa pemerintah AS berusaha menghilangkan masalah Yerusalem dan pengungsi dari meja perundingan, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

"Amerika Serikat mengira tindakannya, serta membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran, akan melicinkan jalan bagi kesepakatan tersebut yang ditolak oleh Palestina, Arab dan masyarakat internasional," kata Abu Rudeineh, dilansir dari Antara.

Juru bicara presiden Palestina itu mengutip pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov, dan mengatakan Washington tak bisa menyelesaikan konflik Israel-Palestina sendirian saja.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuntut mekanisme internasional untuk mencapai penyelesaian, bukan kendali sepihak Amerika yang akan mengabaikan pendudukan Israel, kata Abu Rudeineh.

Ia juga memperingatkan agar tak ada penggunaan pilitik Jalur Gaza atau bantuan kemanusiaan dan mendorong gagasan melalui pejabat Israel, "Baik itu mengenai pembangunan pelabuhan atau yang lain, (yang berada) di luar penyelesaian politik menyeluruh dengan landasan resolusi internasional". Ia mengatakan tindakan tersebut mengabaikan kenyataan yang bisa meledak.

Pada Senin, media Israel melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman telah menyetujui satu kesepakatan yang akan "Meningkatkan kondisi ekonomi di Jalur Gaza melalui serangkaian proyek, termasuk pembangunan pelabuhan buat rakyat Palestina di Siprus.

Laporan itu mengatakan satu tim akan memulai pekerjaan dalam waktu tiga pekan untuk melaksanakan rencana tersebut dalam waktu tiga bulan, dan menyatakan itu akan meliputi satu mekanisme anti-penyelundupan Israel.

Ditambahkannya, Israel siap membantu AS melaksanakan berbagai proyek "Guna mendorong ekonomi Jalur Gaza" sebelum pengungkapan kesepakatan perdamaian AS Donald Trump, yang dikenal dengan nama "kesepakatan abad ini".

Pekan lalu, Penasehat Senior Trump Jared Kushne dan Wakil Khusus bagi Perundingan Internasional Jason Greenblatt mengakhiri kunjungan regional setelah bertemu dengan para pemimpin Israel dan Arab tanpa bertemu dengan para pejabat Palestina.

Pemerintah Otonomi Palestina telah memboikot pemerintah AS sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS di Israel ke Yerusalem.

Mereka mengatakan di dalam beberapa pernyataan bahwa "Kesepakatan abad ini" AS tidak memenuhi aspirasi dan harapan mereka bagi penyelesaian perdamaian yang adil dan langgeng.