Kadin kritik perintah Jokowi hentikan ekspor pembantu

Merdeka.com - Rencana Presiden Joko Widodo menghentikan pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) perempuan ke luar negeri dinilai tidak tepat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Alasannya, kebijakan itu berlawanan dengan rencana mewujudkan Kesejahteraan rakyat di daerah, terutama di desa.

Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif pengiriman PRT ke luar negeri. Di antaranya adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari pembantu rumah tangga. Besarnya remitansi itu dinafikan eksistensinya oleh negara.

"Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan," kata Nofel melalui keterangan tertulis kepada merdeka.com, Rabu (18/2).

PRT, menurut Kadin, adalah pekerjaan mulia yang bisa menghidupi. Rakyat, menurut Nofel, mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidupnya.

"Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan negara harus hadir dimanapun mereka berada."

Daripada menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga, Kadin menyarankan pemerintah fokus mengatasi pengiriman PRT illegal. Karena hal tersebut merupakan salah satu sumber masalah.

Menurut Nofel, selama ini penempatan PRT illegal bahkan tak jarang dijadikan lahan pendapatan berbagai oknum pemerintah. Baik ketika keberangkatan maupun ketika ada permasalahan setelah PRT bekerja.

Asosiasi Agen Pembantu Asing Malaysia mengatakan siap menerima risiko terburuk, setelah Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan penghentian pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) wanita ke luar negeri.

Instruksi itu telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu peta jalannya akan dirumuskan selepas evaluasi hingga delapan bulan ke depan, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (17/2).

Jokowi mengaku malu karena mendapat informasi dari Perdana Menteri Najib Razak, bahwa hanya 4.000 WNI bekerja sebagai PRT di Negeri Jiran melalui jalur resmi.

"Saya ingin menteri membuat target agar pengiriman TKI khususnya pembantu rumah tangga dihentikan. Saya malu saat Perdana Menteri Malaysia menanyakan tentang kasus pembantu rumah tangga. Ini masalah martabat bangsa Indonesia," kata presiden.

Sektor pekerja rumah tangga di Malaysia bakal terguncang ketika rencana itu berjalan, mengingat 60 persen pekerjanya adalah Tenaga Kerja Indonesia. Asosiasi di Negeri Jiran kini coba beralih mencari pembantu asal Nepal, Bangladesh, atau Kamboja.

Laporan oleh: Adityo Ganang Prakoso