Junta Myanmar Tangkap Ratusan Anak-Anak dan Jadikan Mereka Tebusan

Merdeka.com - Ratusan anak-anak ditangkap militer Myanmar sejak kudeta satu tahun lalu. Banyak anak ditangkap untuk dijadikan tebusan oleh tentara dan polisi yang memburu keluarga mereka, menurut menteri dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan militer pada kudeta 1 Februari 2021.

Menteri Urusan Perempuan, Pemuda, dan Anak NUG, Naw Susanna Hla Hla Soe menyampaikan, 287 anak di bawah usia 18 tahun ditangkap sejak 1 Februari 2021. Sebagian besar anak-anak itu ditahan di rutan kantor polisi dan beberapa di lapas.

Media lokal melaporkan bulan lalu, sebanyak 80 anak sekolah di bawah usia 12 tahun ditahan selama 36 jam di kuil Buddha di Kabupaten Yinmabin, Wilayah Sagaing. Wilayah itu ditargetkan militer karena menjadi lokasi para pasukan pertahanan anti militer.

Keberadaan anak-anak yang ditangkapi militer ini sebagian besar tak diketahui, kata Naw Susanna.

Dia menyebut penahanan Dr Htar Htar Lin, mantan kepala program vaksinasi Covid Myanmar, yang ditangkap militer pada Juni 2021 bersama suami, putra mereka yang berusia 7 tahun, dan seekor anjing peliharaan mereka.

Naw Susanna mengatakan Dr Htar Htar Lin ditargetkan karena dia mengembalikan dana 168 juta kyat atau sekitar Rp 1,3 miliar ke PBB, mencegah agar dana itu tidak disita militer. Naw menambahkan, keberadaan keluarga dokter itu belum masih misteri.

"(Anak-anak) tidak bersalah, tapi militer berusaha menangkap para aktivis dan juga anggota NLD (Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) dan para aktivis politik," jelasnya, menyebut partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi itu.

"Ketika mereka tidak bisa menemukan orang-orang itu, mereka menangkap anak-anak sebagai tebusan. Mereka juga meminta para aktivis datang dan ditangkap supaya anak-anak itu bisa dibebaskan," lanjutnya, dikutip dari The Guardian, Senin (28/3).

Orang tua menghadapi pilihan sulit, takut mereka, atau keluarga mereka, bisa dibunuh jika mereka muncul.

"Begitu banyak orang tua hancur. Anak-anak mereka ditangkap tapi mereka tidak bisa melakukan apapun karena mereka harus menjalankan hidup mereka," jelasnya.

Anak-anak ditangkap tanpa alasan

UNICEF sebelumnya memperkirakan ratusan lebih anak muda juga ditangkap. Disebutkan bahwa tahun lalu sekitar 1.000 anak-anak dan anak muda berusia sampai 25 tahun ditahan militer tanpa alasan.

Naw Susannna diwawancarai The Guardian dari tempat persembunyiannya di Myanmar, di mana dia terus bekerja untuk NUG yang juga terdiri dari para aktivis dan perwakilan etnis minoritas.

NUG dicap militer sebagai kelompok "teroris" oleh junta, dan meminta pengakuan internasional sebagai pemerintahan sah Myanmar.

Setelah kudeta, Naw Susanna tinggal bersama para dokter, memakai jas tenaga medis untuk menghindari penangkapan. Dia akhirnya pergi ke wilayah Myanmar yang dikuasai kelompok etnis bersenjata yang mendukung aktivis pro demokrasi.

Seperti banyak warga sipil lainnya, Naw Susanna menghadapi ancaman serangan udara, dan menderita dehidrasi dan diare karena kondisi saat dia terpaksa harus mencari perlindungan.

Sejak kudeta, sedikitnya 1.600 orang dibunuh pasukan keamanan, menurut data PBB. Lebih dari 12.800 orang ditangkap, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), kelompok advokasi yang menelusuri penangkapan.

Kekerasan seksual

Naw Susanna juga menyuarakan keprihatinannya terkait tindakan kekerasan seksual yang dilakukan militer terhadap mereka yang menentang kudeta, tapi mengatakan datanya sulit dikumpulkan.

Dia mengatakan, anak-anak muda lah yang memimpin perjuangan demokrasi berhadapan dengan kekajaman aparat. Banyak orang angkat senjata sebagai tanggapan atas kekerasan militer, sementara yang lainnya melakukan unjuk rasa damai untuk menentang junta.

Naw Susanna mengatakan perjuangan mereka bukan soal dukungan untuk Aung San Suu Kyi atau partainya, tapi didorong oleh tekad agar "tidak kembali ke masa kegelapan", dan oleh keinginan untuk memberantas diskriminasi terhadap etnis minoritas yang telah berlangsung cukup lama di Myanmar, juga diskriminasi berbasis usia dan gender.

Dia juga menyebut permintaan maaf demonstran muda Myanmar, yang mengatakan mereka seharusnya melakukan hal yang lebih besar untuk mendukung Rohingya, yang mendapat sedikit simpati publik ketika mereka menjadi sasaran kampanye kekerasan brutal militer Myanmar pada 2017. Penyelidik PBB menyebut kekerasan itu "bertujuan genosida". Naw Susanna juga menyampaikan permintaan maaf.

Dia mengatakan para politikus senior seharusnya mengikuti apa yang dicontohkan anak-anak muda itu.

"Pendapat saya (anak-anak muda) itu berjuang dalam revolusi ini untuk menyingkirkan kediktatoran militer dan untuk mengakhiri diskriminasi berbasis gender, usia, warna kulit, ras, dan agama yang telah berlangsung lama. Para diktator melecehkan nasionalisme demi mengedepankan kebencian antara kami untuk melanggengkan status quo mereka. Kami muak dengan mereka dan kami tidak akan terpecah lagi. Mereka tidak bisa memecah belah kami lagi. Kami akan membalikkan sistem ini," pungkasnya.