Jokowi prioritaskan dialog untuk bebaskan WNI disandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas keamanan Filipina demi menyelamatkan 10 WNI awak kapal pengangkut batu bara yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Dari hasil koordinasi itu, diambil kesimpulan langkah paling baik adalah mengedepankan dialog menghadapi para militan.

"Opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," kata Presiden di Gelora Bung Karno, Minggu (3/4) malam.

Presiden mengatakan Filipina memiliki kedaulatan pertahanan. Hal ini merujuk penolakan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) untuk melibatkan TNI dalam kemungkinan skenario pembebasan 10 WNI tersebut yang diduga dibawa ke Kepulauan Sulu.

"Tidak bisa kita masuk seenaknya. Tidak bisa," kata Presiden.

Meski lebih mengutamakan opsi dialog, pemerintah telah menyiapkan pasukan reaksi cepat di Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan Presiden mengatakan bahwa dirinya terus memantau persiapan pasukan reaksi cepat ini. "Untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin, dan memang kemarin dilaporkan dari menteri luar negeri yang juga selalu saya kontak, harus ada izinnya dari parlemen. Nah ini yang masih belum," kata Presiden Jokowi.

Akhir pekan lalu Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi telah mewalat sehari ke Ibu Kota Manila menemui Menteri Laur Negeri Jose Rene D. Almendras. Setelah memperoleh data mutakhir serta informasi upaya pembebasan dari pihak AFP, Menlu Retno segera bertolak kembali ke Jakarta memberikan laporan ke istana.

Abu Sayyaf, grup militan berbaiat pada ISIS yang bercokol di selatan Filipina, menuntut 10 WNI itu ditebus sebesar 50 juta peso (setara Rp 15 miliar). Mereka menetapkan batas akhir pembayaran pada 8 April mendatang. Pemerintah RI sudah menyatakan tidak sudi membayar tebusan tersebut. (mdk/ard)