Joe Biden Naikkan Upah Minimun Untuk Pegawai Kontrak Federal Jadi USD 15 Per Jam
Merdeka.com - Dua bulan setelah upayanya untuk menaikkan upah minimum federal menjadi USD 15 per jam atau sekitar Rp 217 ribu memicu perdebatan anggota parlemen di Senat, Presiden AS Joe Biden akan menggunakan kewenangan eksekutifnya untuk meningkatkan upah minimum untuk ribuan pekerja kontrak federal.
Presiden Biden diperkirakan akan menerbitkan perintah eksekutif pada Selasa yang akan menaikkan upah minimum per jam pekerja kontrak menjadi USD 15 pada awal 2022, naik dari USD 10,95 saat ini.
Perintah itu juga akan menghilangkan ambang batas upah minimum USD 7,56 per jam, pada 2024 dan memastikan pekerja kontrak federal dengan disabilitas juga menerima upah minimum USD 15 per jam.
Dikutip dari CNN, Rabu (28/4), agen harus memasukkan upah minimum USD 15 dalam permohonan kontrak baru mulai 30 Januari dan menerapkan ambang batas dalam kontrak baru sebelum 30 Maret. Agen harus menerapkan upah yang lebih tinggi dalam kontrak yang ada saat diperpanjang, yang sering kali terjadi setiap tahun.
Upah ini akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan kenaikan inflasi.
Kebijakan baru ini menyusul perintah eksekutif yang ditandatangani Biden beberapa hari setelah menjabat yang mengatur tahapan untuk menaikkan gaji pekerja kontrak federal, yang merupakan salah satu janji kampanyenya. Perintah tersebut juga mengarahkan agensi untuk menentukan pekerja federal mana yang berpenghasilan kurang dari upah minimum itu dan mengembangkan rekomendasi untuk mempromosikan mereka hingga USD 15 per jam.
Perintah ini juga mencakup berbagai macam pekerja, mulai dari petugas kebersihan dan pemeliharaan, asisten perawat yang merawat para veteran, kafetaria dan pekerja layanan makanan lainnya, dan pekerja yang membangun dan memperbaiki infrastruktur federal.
Menurut pejabat senior pemerintahan, upaya ini tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau merugikan usaha yang mempekerjakan pekerja kontrak federal. Kebijakan ini juga tidak akan meningkatkan tarif pajak.
Kebijakan ini dinilai secara luas dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan menghasilkan pekerjaan berkualitas lebih tinggi dengan meningkatkan kesehatan, moral dan upaya pekerja. Hal ini juga dinilai akan menurunkan biaya pergantian, ketidakhadiran dan pengawasan.
Kenaikan gaji juga akan membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan selama beberapa dekade dan meningkatkan keamanan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan dan orang kulit berwarna, menurut lembar fakta yang didistribusikan pemerintah.
Pengusaha dan Partai Republik sejak lama mengkritik hal ini, mengatakan menaikkan upah minimum federal secara nasional akan merugikan pekerja karena akan memaksa pengusaha untuk mempekerjakan lebih sedikit orang.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaCurhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya