Krisis tenaga kerja, Jepang berencana naikkan usia pensiun di atas 70 tahun

Merdeka.com - Pemerintah Jepang telah menyetujui rencana untuk menaikkan batasan usia pensiun sampai usia 71 tahun atau lebih. Ini karena Jepang dilanda krisis tenaga kerja, membengkaknya biaya kesejahteraan serta melimpahnya orang berusia lanjut.

Dilansir dari laman Deutsche Welle, Selasa (20/2), Pemerintah Jepang berencana akan menyelesaikan draft undang-undang tersebut sebagai bagian dari serangkaian perubahan hukum setelah April 2020. Saat ini, orang-orang di Jepang masih dapat memilih untuk mulai menerima uang pensiun mereka dalam rentang usia 60 hingga 70 tahun. Dengan tawaran pembayaran uang pensiun lebih besar diberikan kepada mereka yang baru pensiun ketika memasuki usia 65 tahun atau lebih.

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, Jepang juga akan mempertimbangkan untuk menaikkan usia pensiun bagi pegawai negeri, dari usia 60 tahun menjadi 65 tahun. Saat ini ada sekitar 3,4 juta orang yang bekerja sebagai pegawai negeri.

The Japan Times melaporkan bahwa pemerintah mempertimbangkan fakta bahwa orang dewasa yang lebih tua secara fisik lebih sehat dari pada generasi sebelumnya. Namun, negara ini juga memiliki catatan kecenderungan terhadap orang yang gila bekerja.

Menurut perkiraan pemerintah, populasi negara tersebut diperkirakan menyusut menjadi 88 juta orang selama empat dekade ke depan, dari populasi saat ini sebesar 127 juta orang.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mendorong lebih banyak orang lanjut usia untuk tetap bekerja dan tetap aktif di kemudian hari, sebagai bagian dari reformasi gaya kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas dalam menghadapi stagnasi sosial dan ekonomi.

"Depopulasi di daerah pedesaan diharapkan seiring dengan laju penuaan yang meningkat. Penting untuk mewujudkan masyarakat di mana orang-orang dari semua generasi dapat berpartisipasi secara luas dan aktif," kata Abe.