Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

IPT nyatakan Indonesia bersalah lakukan pembantaian massal 1965

IPT nyatakan Indonesia bersalah lakukan pembantaian massal 1965 Suasana Sidang Rakyat Internasional 1965. ©2015 Merdeka.com/1965tribunal.org

Merdeka.com - Majelis Hakim International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia turut terlibat membantu pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Puutusan dibacakan Rabu (20/7) oleh Ketua Majelis Hakim Zak Yacoob melalui kanal streaming online. Keputusan majelis didasarkan atas proses pengadilan selama 10-13 November 2015 di Kota Den Haag, Belanda.

"Genosida di Indonesia harus dimasukkan dalam genosida-genosida utama di dunia pada abad ke 20," demikian pernyataan majelis hakim, seperti dikutip dari situs tribunal1965.org.

Data-data pelanggaran HAM berat selepas G30S didasarkan pada kesaksian korban selamat, saksi ahli, serta laporan mendalam yang dikumpulkan dari 40 peneliti asal Indonesia maupun luar negeri.

Salah satu fakta adanya pelanggaran HAM adalah terbunuhnya lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia atas tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia. Pemerintah dinyatakan bersalah memafasilitasi pembantaian tersebut, yang melibatkan organisasi paramiliter, ormas keagamaan, serta warga sipil.

Selain itu, pemerintah Indonesia menahan lebih dari 600 ribu orang di kamp konsentrasi Pulau Buru tanpa peradilan yang layak. Tuduhan ini mencakup pula penyiksaan tahanan diduga komunis, penghilangan paksa, serta kekerasan seksual yang dialami tahanan politik perempuan oleh aparat keamanan selama Gestok.

"Panel hakim merekomendasikan agar pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas dan keluarga mereka," kata majelis hakim.

Laporan sejenis sebetulnya sudah dihasilkan dari penyelidikan Komnas HAM serta Komnas Perempuan sebelum IPT digelar. Namun pemerintah tidak menindaklanjuti temuan-temuna lembaga negara tersebut.

Hal yang memberatkan pemerintah Indonesia adalah tidak adanya upaya untuk mencegah terjadinya pembantaian massal maupun menghukum mereka yang menjadi aktor intelektual genosida.

"Jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terpisah dari pemerintah, atau tindakan yang biasa disebut aksi lokal spontan, bukan berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab. Negara wajib menghalangi kembali berulangnya kejadian, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab," kata Yacoob.

(mdk/ard)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya

Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Pidato Kampanye Pamungkas di JIS, Anies Ajak Rakyat Indonesia Lawan Operasi Satu Putaran

Pidato Kampanye Pamungkas di JIS, Anies Ajak Rakyat Indonesia Lawan Operasi Satu Putaran

Selain itu, Anies mengajak masyarakat melawan intimidasi.

Baca Selengkapnya
Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Tangguh, Kekuatan Militer Indonesia Kalahkan Israel dan Jerman

Amerika Serikat Masih menjadi negara digdaya dengan kekuatan militer di peringkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Benda ini Jadi Bukti Indonesia Dukung para Martir & Pejuang Palestina, Tunjukkan Hubungan Begitu Dekat

Benda ini Jadi Bukti Indonesia Dukung para Martir & Pejuang Palestina, Tunjukkan Hubungan Begitu Dekat

Bukti nyata dukungan Indonesia untuk Palestina sudah dilakukan sejak dulu.

Baca Selengkapnya
Jepang Jadi Negara Kelima Capai Bulan, Pesawat Alami Kendala Sesaat Setelah Mendarat

Jepang Jadi Negara Kelima Capai Bulan, Pesawat Alami Kendala Sesaat Setelah Mendarat

Jepang menyusul AS, Uni Soviet, India dan China yang sebelumnya telah berhasil mendarat di Bulan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Tegas Dukung Palestina, MUI Serukan Israel Adalah Musuh Bersama

Indonesia Tegas Dukung Palestina, MUI Serukan Israel Adalah Musuh Bersama

Pentingnya peran-peran kekuatan masyarakat sipil, tokoh lintas agama dan akademisi memperlemah Israel.

Baca Selengkapnya
Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Istana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh

Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.

Baca Selengkapnya
Ini yang Bakal Dilakukan Indonesia agar Israel Bisa Dihukum di Mahkamah Internasional karena Penjajahan di Palestina

Ini yang Bakal Dilakukan Indonesia agar Israel Bisa Dihukum di Mahkamah Internasional karena Penjajahan di Palestina

Israel mencaplok dan menjajah wilayah Palestina sejak 1948.

Baca Selengkapnya
Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya