Indonesia tolak pengakuan Rusia atas wilayah Krimea
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak upaya pencaplokan yang dilakukan Rusia terhadap wilayah Krimea, Ukraina. Tindakan yang dilakukan pemerintahan Vladimir Putin atas Krimea tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina.
"Kita selalu menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, tentu ini juga berlaku di Ukraina. Kita tidak bisa menerima langkah apapun juga yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/3).
Marty menjelaskan, Indonesia selalu mengedepankan prinsip kedaulatan negara. Indonesia juga mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi serta kepatuhan terhadap konstitusi.
"Kita senantiasa tidak ingin melihat perubahan sebuah pemerintahan yang sebenarnya terpilih secara sah melalui pemilu digulingkan melalui aksi demonstrasi yang tidak konstitusional."
"Krimea dan Ukraina itu kan secara sepihak, unilateral, satu kelompok manusia, itu tidak bisa kita terima," pungkasnya.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan
Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca SelengkapnyaDi Hadapan Muslimat NU, Jokowi Bersyukur Indonesia Tidak Jadi Pasien IMF
Jokowi mengajak masyarakat patut bersyukur karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaKapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Gus Imin: Keberhasilan Dijaga, Kegagalan Dirombak
Sebelumnya Kapolri mengatakan kriteria pemimpin selanjutnya harus mampu meneruskan estafet kepemimpinan Jokowi
Baca SelengkapnyaKetua KPU: Proses Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia
Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca SelengkapnyaMasa Tenang Pemilu 2024, Jangan Ada Saling Serang dan Fitnah
Dua hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin baru
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya