Indonesia tegaskan hukuman mati bagian dari kedaulatan bangsa

Merdeka.com - Bersama dengan negara-negara sepaham, Indonesia menegaskan jika hukuman mati kasus narkoba merupakan bagian kedaulatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Austria, Slovenia, dan Badan PBB di Wina, Rachmat Budiman.

Selaku Ketua Delegasi Indonesia, Dubes Rachmat menegaskan hukuman mati dan pelaksanaannya sebagai bagian dari implementasi sistem hukum pidana yang diputuskan oleh otoritas berwenang tiap negara.

"Tidak ada hukum internasional yang melarang keberadaan hukuman mati dan pelaksanaannya. Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk menentukan sendiri sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial sesuai kepentingan dan kondisi masing-masing negara," seru Dubes Rachmat, seperti dikutip dari pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima merdeka.com, Jumat (22/4).

Pernyataan bersama ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Uni Eropa dan sejumlah negara lain yang kecewa karena hukuman mati tidak dimuat dalam dokumen terakhir. Negara seperti Swiss, Turki, Uruguay, Norwegia, Kanada, Brasil dan juga Australia menyerukan agar hukuman mati tidak diterapkan dalam kejahatan terkait narkoba.

Sementara itu, Indonesia secara aktif berperan untuk memberantas narkoba, salah satunya dengan mengeksekusi para produsen obat-obat terlarang tersebut. Bagi Dubes Rachmat, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius di berbagai negara.

"Atas dasar itu, hukuman mati masih merupakan komponen penting sistem hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap kejahatan yang sangat serius dalam isu narkoba. Pelaksanaan hukuman mati juga tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan," tegasnya.

Pernyataan Dubes Rachmat disampaikan dalam pengesahan dokumen akhir United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem di New York. Bagi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, penyelenggaraan ini sangat penting bagi Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kita tidak ingin generasi muda Indonesia menjadi generasi yang banyak terjebak penyalahgunaan narkotika," pungkas Dubes Trian. (mdk/ard)