Indonesia hentikan pengiriman pembantu ke luar negeri pada 2017
Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan dalam lima tahun Indonesia bakal menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke luar negeri. "Pada 2017 kita harapkan tidak ada lagi warga Indonesia bekerja menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri," kata Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/5). Dia menegaskan hanya pekerja di sektor industri dan swasta boleh mengadu nasib di negeri orang.
Dia menjelaskan rencana itu bakal diuji coba mulai tahun ini. Kalau nyatanya masih ada warga negara Indonesia terpaksa bekerja sebagai pembantu di negara lain, maka status mereka harus disamakan dengan pekerja formal. Alhasil, mereka harus memperoleh asuransi, pembatasan jam kerja, bonus, dan standar pendapatan serta pemberian gaji melalui jasa perbankan.
Pemerintah Indonesia menganggap hal itu perlu dilakukan sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja migran. Sejauh ini, baru Malaysia sepakat menerima persyaratan itu, sedangkan perundingan dengan Arab Saudi masih tarik-ulur.
Muhaimin melanjutkan saat ini ada 106 tenaga kerja Indonesia bakal berangkat ke Malaysia menjadi pembantu rumah tangga dengan status disamakan dengan pekerja formal.
Kebanyakan tenaga kerja Indonesia ini menjadi pembantu di Malaysia, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah. Lantaran kurangnya perlindungan, mereka kerap menjadi korban penganiayaan.
Di samping ribet dengan persoalan tenaga kerja legal, pemerintah juga kerap disibukkan oleh pekerja Indonesia tanpa dokumen.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Ida, program mudik gratis dapat meringankan dan mempermudah para pekerja yang akan pulang ke kampung halaman saat Lebaran.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca Selengkapnya