Indonesia ajak masyarakat dunia aktif hadapi permasalahan imigran

Merdeka.com - Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin negara dari 193 negara anggota PBB.

Lewat keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia hari ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mewakili Indonesia menyampaikan agar seluruh masyarakat dunia memperhatikan dan peduli, serta lebih aktif menghadapi permasalahan pengungsi.

"Masyarakat internasional harus bekerja sama lebih erat guna mengatasi berbagai tragedi kemanusiaan yang dialami para migran" tegasnya dalam pidatonya di High-Level Meeting of The General Assembly on Addresing Large Movement of Refugees And Migrants, dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin (19/9).

Pernyataan ini dikeluarkan sebagai bentuk sikap atas tindakan komunitas internasional yang dianggap masih belum berhasil mengatasi masalah tingginya pergerakan pengungsi dan pencari suaka, termasuk imigran asal Timur Tengah yang tenggelam di laut lepas.

Di depan Sekjen PBB dan sejumlah kepala negara serta pemimpin dunia, Wapres Jusuf Kalla menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berdasarkan prinsip burden-sharing dan shared-responsibility sebagai salah satu kunci penyelesaian isu migrasi.

"Burden-sharing dan shared-responsibility bukan berarti tanggung jawabnya dibagi rata, namun semua pihak harus dapat berkontribusi" ucap pria asal Makassar tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan, meski Indonesia bukan negara yang bergabung dalam Konvensi Wina 1951 mengenai pengungsi, namun Indonesia secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.

"Saat ini ada hampir 14 ribu pengungsi dari berbagai negara ada di Indonesia yang diberikan bantuan penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan" tuturnya.

"Indonesia mendedikasikan pulau Galang bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk diproses yang semuanya memakan waktu sampai 20 tahun," sambungnya.

Dalam menghadapi pengungsi, masalah yang dihadapi dunia sangat kompleks, karenanya, dibutuhkan pendekatan menyeluruh. Jusuf Kalla menyampaikan inisiatif Indonesia dalam penanganan isu irregular migration di kawasan, yang terangkum dalam Bali Process.

"Bali process mengedepankan penyelesaian masalah irregular migration dengan burden-sharing dan shared-responsibility dan pendekatan pencegahan dan penyelesaian akar masalah" tutur dia.

Indonesia berharap pertemuan ini dapat mencegah lebih banyak migran dari kehilangan nyawa, aman bagi mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan mengakhiri penderitaan jutaan migran di tempat penampungan. Dokumen hasil keluaran pertemuan memuat beberapa hal positif dalam penanganan pengungsi dan migran seperti mekanisme penerimaan dan aspek HAM irregular migrants serta Pembentukan global compact on responsibility sharing for refugee dan global compact on safe, orderly and regular migrations. (mdk/ard)