India Tutup Wilayah Kashmir, Sejumlah Pejabat Ditangkap

Merdeka.com - Sebagian wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India kini ditutup dan sejumlah pejabat lokal ditangkap menyusul makin tegangnya situasi di kawasan konflik itu setelah India mengerahkan sejumlah tentara ke sana.

"Sesuai dengan perintah, tidak boleh ada warga keluar daerah dan semua institusi pendidikan ditutup," kata pernyataan pemerintah Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Minggu malam, seperti dilansir laman Aljazeera, Senin (5/8).

Aturan itu juga mengatakan larangan tersebut akan diberlakukan di Distrik Srinagar.

Sejumlah media India juga melaporkan, beberapa pemimpin pro-India di Kashmir, termasuk mantan Kepala Menteri Mehbooba Mufti dan Umar Abdullah dikenakan tahan rumah.

Peraturan ini muncul setelah pemerintah India mengerahkan 10 ribu tentara ke Kashmir lalu kemudian ada seruan agar turis dan peziarah Hindu meninggalkan kawasan Kashmir itu.

Warga setempat khawatir pemerintah India berencana mengubah demografi di wilayah yang dihuni mayoritas muslim itu melalui aturan larangan orang luar membeli tanah di Kashmir.

Pada Minggu pagi, mantan Kepala Menteri Faruq Abdullah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemimpin politik di Kashmir kemudian mengeluarkan pernyataan yang isinya peringatan agar jangan ada pihak yang berupaya mengubah status Kashmir seperti yang tertuang dalam Pasal 35A di Konstitusi India.

Pernyataan itu juga mengumumkan sejumlah partai politik di Kashmir tetap bersatu untuk melindungi status Kashmir sebagai wilayah otonomi khusus.

Sejumlah politisi partai berkuasa India, BJP, dan sayap kanannya, mengajukan serangkaian petisi untuk mengubah pasal itu ke Mahkamah Agung India.

Bulan lalu pemimpin senior partai BJP memberi sinyal bahwa pemerintah berencana membangun pemukiman khusus warga Hindu di Kashmir.

Seorang tokoh separatis, Syed Ali Geelani, dalam pernyataannya kemarin juga menyerukan agar warga Kashmir bersatu untuk melawan agresi India.