Merdeka.com - Jelang peringatan 70 tahun berdirinya Republik Rakyat China yang jatuh pada 1 Oktober, Hong Kong telah bersiap untuk menghadapi kerusuhan. Terutama di wilayah yang di perintah oleh China.

Diperkirakan ribuan orang akan berkumpul di pusat kota Hong Kong pada malam hari tersebut. Hal ini setelah pihak berwenang memberi izin berkumpul di Tamar Park, samping Dewan Legislatif Hong Kong (28/9).

Dilansir pada laman Channel News Asia, Hong Kong pada akhir pekan ini akan menyambut protes 'umbrella' atau aksi unjuk rasa pro-demokrasi dimulai sejak 2014 karena gagal merebut konsesi dari Beijing.

Aksi unjuk rasa pada hari Minggu juga diharapkan untuk menandai Hari Anti-Totaliterisme Global. Acara solidaritas direncanakan terjadi di kota-kota di seluruh dunia termasuk Paris, Berlin, Taipei, New York, Kiev hingga London.

Sementara itu, protes terbesar kemungkinan terjadi pada hari nasional China 1 Oktober 2019. Demonstran mengatakan, mereka berencana untuk menggunakan liburan untuk mendorong seruan demokrasi yang lebih besar ke panggung internasional.

Selain itu, mereka juga berupaya mempermalukan penguasa politik China di Beijing. Para aktivis Hong Kong sedang merencanakan untuk menggerakan massa. Kerumunan akan bergerak dari Victoria Park di distrik Causeway Bay yang ramai menuju Charter Garden yang dekat markas pemerintah.

Berbagai perayaan resmi sudah dikurangi. Pihak berwenang ingin menghindari upaya untuk mempermalukan Beijing saat Presiden China, Xi Jinping berusaha untuk memproyeksikan citra kekuatan dan persatuan nasional.

Di sisi lain, unjuk rasa pro-Beijing juga direncanakan terjadi di kota tersebut. Hal itu untuk meningkatkan prospek bentrokan.

Hong Kong telah bergolak oleh aksi unjuk rasa keras selama berbulan-bulan. Aksi yang telah dilakukan mulai dari memblokir jalan Hong Kong, merusak fasilitas kota, menutup akses bandara Hong Kong, hingga merusak stasiun bawah tanah.

Sementara itu, aksi demonstran tersebut ditanggapi oleh aparat dengan tembakan gas air mata, semprotan merica, dan tindakan keras lainnya.

Unjuk rasa mulanya hanya menuntut menolak RUU ekstradisi di mana pelaku kejahatan diadili ke daratan China, hingga tuntutan-tuntutan lain yang muncul sejalan dengan aksi demo tersebut, menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih luas.

Demonstran marah terkait adanya intervensi dari China terhadap Hong Kong. 1997 menjadi awal intervensi China setelah adanya formula "satu negara, dua sistem".

China menyatakan memiliki komitmen terhadap formula yang ditetapkan dan menuduh negara asing yang justru ikut campur termasuk Amerika Serikat dalam kerusuhan yang terjadi. Perekonomian Hong Kong terkena imbasnya yang berada di ambang krisis dalam satu dekade.

Jumlah wisatawan yang datang ke Hong Kong pun mengalami penurunan, kata Menteri Perdagangan Hong Kong, Yau Tang-wah. "Kedatangan di Agustus turun 49,6 persen," katanya.

Meskipun RUU ekstradisi tersebut telah ditunda oleh pemimpin kota Carrie Lam, tetapi aksi unjuk rasa terus dilakukan, melihat tuntutan-tuntutan lain belum dipenuhi.

Reporter: Hugo DimasSumber: Liputan6.comReporter Magang: Ellen Riveren