Hasil referendum keluar, Thailand kembali dipimpin junta militer

Merdeka.com - Junta militer akan berkuasa lebih lama di Thailand. Hal ini diperkuat dengan hasil referendum, di mana sebanyak 61,4 persen rakyat memilih setuju terhadap rancangan undang-undang militer di negara tersebut.

Ini merupakan hasil awal yang dirilis oleh komisi pemilihan suara Thailand. Dari 94 persen suara yang masuk, hanya 37,9 persen saja yang menolak referendum ini.

Atas hasil ini, bisa disebutkan menjadi kemenangan besar bagi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha. Pemimpin tertinggi junta militer itu melancarkan kudeta pada Mei 2014.

Dilaporkan stasiun televisi Channel News Asia, Senin (8/8), RUU militer tersebut akan mengantarkan Thailand pada pemilihan umum 2017 nanti. Sementara itu, junta militer menuturkan rancangan konstitusi buatan mereka ditujukan untuk menghentikan perpecahan di Negeri Gajah Putih tersebut.

Meski demikian, partai politik besar dan kritikus mengatakan RUU itu hanya akan mengabadikan peran militer dalam politik di Thailand. Meski demikian, hasil referendum ini benar-benar menampar keluarga Shinawatra dan sekutu mereka.

Sementara itu, ketua pelaksana Partai Peau Wirot-Pao menuturkan warga Thailand yang menyetujui RUU militer ini ingin pemilu 2017 segera dijalankan.

"Alasannya kebanyakan warga Thailand menerima konstitusi karena mereka menginginkan adanya pemilu secepatnya. Semua pihak menginginkan negara ini untuk terus maju," kata Wirot-Pao.

Tentara berkuasa setelah menggulingkan pemerintahan PM Yingluck Shinawatra pada 2014. Militer mengklaim melakukan kudeta demi menghindarkan perang saudara serta menghentikan praktik korupsi keluarga Shinawatra. Beberapa pengamat politik meyakini kudeta militer digerakkan oleh kerajaan Thailand, mengingat keluarga Shinawatra terlalu populer di kalangan rakyat pedesaan.

Negara ini sudah berkali-kali mengalami kudeta. Tercatat 19 kali militer mencoba menumbangkan pemerintah sah di Thailand, baru 12 yang berhasil.

Inti referendum ini, rakyat Thailand diminta menjawab kertas berisi dua pertanyaan: 1) apakah anda setuju konstitusi Thailand diubah? serta 2) Apakah anda setuju bahwa merujuk rencana strategis nasional, parlemen yang terpilih berdasarkan konstitusi baru ini berhak memilih perdana menteri untuk lima tahun ke depan?

Jika beleid ini lolos, maka 250 anggota parlemen hasil pemilu 2017 akan diisi orang-orang pilihan tentara. Setelah lima tahun, militer berjanji mengembalikan sepenuhnya jatah 500 kursi di parlemen kepada politikus sipil. Pemerintahan sipil Thailand sekaligus diminta menaati rencana pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan yang dirumuskan oleh tentara.