Hamas enggan lucuti persenjataan dan makin mesra dengan Iran

Merdeka.com - Israel dan Amerika Serikat enggan mengakui perdamaian antara dua kelompok perjuangan Palestina, Fatah dan Hamas, dicapai beberapa waktu lalu. Sebab mereka mendesak baru mau menerima kalau Hamas mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan melucuti persenjataannya.

Digertak demikian, sikap Hamas justru semakin keras. Mereka menyatakan tidak bakal melucuti persenjataannya dan malah semakin erat bersahabat dengan Iran, yang juga seteru Israel.

"Organisasi perlawanan Palestina tidak bakal menyerah, apalagi meletakkan senjata. Saya yakin itu," kata Wakil Ketua Hamas, Saleh Arouri, saat bertemu dengan juru bicara Parlemen Iran, Ali Larijani di Ibu Kota Tehran, seperti dilansir dari laman Reuters, Senin (23/10).

Israel mengancam tidak bakal mau kembali duduk di meja perundingan dengan Hamas, jika organisasi itu tidak menuruti kemauan mereka. Bukan cuma mengakui negara Zionis dan menghancurkan persenjataan, tetapi juga memutus hubungan dengan Iran. Namun, Arouri menyatakan justru dengan melawat ke Iran membuktikan mereka tidak bakal tunduk atas persyaratan Israel.

Meski dekat dengan Iran, Hamas juga tidak selalu tunduk dengan negara itu. Hamas menolak permintaan Iran buat membantu rezim Presiden Suriah, Basyar al-Assad, dalam perang sipil sudah berkecamuk enam tahun dan masih berjalan hingga saat ini.

Pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, juga menyatakan mereka tidak akan pernah mengakui Israel.

Perwakilan utusan khusus AS urusan Timur Tengah, Jason Greenblatt, Presiden Donald Trump sebenarnya menyambut baik perdamaian antara Fatah dan Hamas. Namun, sebagai sekutu Israel, dia tetap ngotot memaksa Hamas memenuhi permintaan Negara Zionis itu.

"Hamas harus menerima poin perjanjian sebelumnya yang amat mendasar, jika ingin terlibat dalam pemerintahan Otoritas Palestina. Yaitu mengakui Israel dan melucuti persenjataan," kata Greenblatt.

Israel sebagai negara seteru Palestina juga berburuk sangka, menganggap perjanjian itu bakal merintangi upaya perdamaian. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menolak mengakui perjanjian damai antara Hamas dan Fatah di Ibu Kota Kairo, Mesir, jika kedua organisasi tetap tidak mengakui Israel sebagai negara, dan enggan melucuti sayap militer Hamas.

"Israel memang menginginkan perdamaian dengan seluruh negara tetangga. Namun, perdamaian antara Hamas dan Fatah menyulitkan upaya perdamaian. Berdamai dengan pembantai adalah masalah, bukan jalan keluar. Dukung perdamaian dan jangan berkawan dengan Hamas," tulis Juru Bicara Netanyahu, Ofir Gendelman, melalui akun Twitter-nya.

Hamas pun bereaksi terhadap pernyataan AS. Salah satu petinggi Hamas, Fatah Qawasmeh, menyatakan itu sebenarnya adalah upaya Israel buat menekan Palestina menggunakan tangan AS.

"Pilihan kami adalah keputusan segenap warga Palestina, dan kami tidak akan kembali ke masa lalu," kata Qawasmeh.

Petinggi Hamas lainnya, Bassem Naim, menyatakan pernyataan AS merupakan bentuk campur tangan urusan dalam negeri dan hak rakyat Palestina.

Hamas mengatakan mereka saat ini mengubah pendirian organisasi supaya bisa membangun Palestina bersama dengan Fatah. Namun, Ofir tidak yakin akan klaim Hamas. Dia menuding kalau Hamas cuma bersilat lidah.

Mesir menjadi penengah perundingan damai Fatah dan Hamas. Di dalam perjanjian, keduanya menyepakati pengaturan perbatasan dan nasib ribuan pegawai negeri di Jalur Gaza. Namun, mereka tidak membahas soal persenjataan Hamas. Hal itu membikin Israel curiga.

Fatah, Hamas, dan Mesir juga sepakat membuka perbatasan Rafah buat mengakhiri krisis kemanusiaan, mempermudah perdagangan dan pelintas batas. Mereka pun setuju soal penempatan pengawas dari Uni Eropa di perbatasan demi menghindari kecurigaan Israel soal upaya penyelundupan senjata.

Fatah dan Hamas bertikai sejak 2006. Saat itu Hamas memenangkan pemilihan umum di Jalur Gaza dan menguasainya, serta mendepak Fatah dari lingkar kekuasaan. Setahun kemudian terjadi pertikaian bersenjata antara keduanya. Sejak itu ada dualisme pemerintahan. Fatah menguasai Otoritas Palestina di Tepi Barat, sedangkan Hamas mendirikan pemerintahan terpisah di Jalur Gaza. Sejumlah upaya perdamaian sebelumnya gagal. Namun, pada September lalu Hamas memutuskan membubarkan pemerintahannya di Jalur Gaza demi perundingan damai.