Dubes Palestina: Kami akan memperjuangkan kemerdekaan sampai kiamat

Merdeka.com - Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 7 Desember lalu, konflik Palestina-Israel yang sudah berlangsung selama tujuh dekade kini memasuki babak baru. Sebagian besar komunitas internasional menolak pengakuan itu, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengatakan dia sudah tidak percaya lagi dengan AS sebagai mediator bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Tidak hanya mengeluarkan pernyataan yang memicu gelombang demonstrasi di sejumlah negara, Trump juga mengatakan AS akan segera memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Usai pernyataan tentang Yerusalem itu, sidang darurat digelar oleh Majelis Umum PBB untuk pengambilan suara. Dalam sidang digelar di New York pada 21 Desember 2017, sebanyak 128 negara dari total 198 negara anggota PBB menolak keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Karena hanya sedikit yang mendukung AS dalam sidang tersebut, maka AS merasa geram sehingga memutuskan untuk memangkas dana bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Seperti apa perkembangan teranyar dari konflik Palestina-Israel itu? Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun menyampaikan uraiannya kepada merdeka.com dalam wawancara khusus Kamis lalu. Dubes yang baru bertugas resmi di Indonesia pada November lalu itu menuturkan AS dan Israel sudah tidak ada keinginan untuk menyelesaikan konflik ini. Berikut petikannya:

Jika AS benar-benar memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, langkah apa yang akan dilakukan Palestina?

Pernyataan AS merupakan sebuah keputusan yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Hukum Internasional. Namun, kami tidak terkejut jika AS benar-benar memindahkan Kedutaannya ke Yerusalem.

Meski demikian, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kota ini milik rakyat Palestina dan Yerusalem merupakan ibu kota negara Palestina. Kota ini akan tetap menjadi milik orang Arab dan Islam. Oleh karena itu, jika pemindahan Kedutaan benar-benar dilakukan, maka kami akan mengajak saudara-saudara kami dan negara sahabat di dunia untuk bekerja sama dan menghadapi ini sesuai dengan ketentuan berlaku di organisasi dunia. Kami akan berusaha menghentikan langkah ini dan kami juga berharap agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah dilakukan AS.

dubes palestina zuhair al shun ©2018 Merdeka.com/Pandasurya Wijaya

Lalu bagaimana kondisi Palestina setelah AS memutuskan untuk memotong dana bantuan tersebut?

Kami lihat bahwa keputusan yang dibuat AS terkait Yerusalem salah. Selama ini, AS berperan sebagai mediator dalam proses perdamaian Palestina dan Israel, namun kini tidak lagi karena AS lebih berpihak kepada Israel. Peran AS sendiri saat ini menjadi tantangan bagi kami untuk mewujudkan perdamaian. Terlebih setelah AS memutuskan untuk memotong dana bantuan untuk UNRWA.

Pemotongan itu bisa berdampak fatal bagi Palestina. Sebab, sebanyak 80 persen penduduk Gaza sangat tergantung kepada bantuan itu. Di sini kami berharap agar AS berpikir kembali mengenai keputusan ini dan mengikuti keinginan dunia untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka.

Solusi Dua Negara dibuat sebagai opsi untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Solusi itu menyerukan agar Palestina dan Israel bisa hidup berdampingan sebagai dua negara damai. Namun, solusi itu hingga ini masih dilanggar oleh pihak Israel dengan cara mendirikan pemukiman ilegal. Dengan fakta tersebut, apakah Palestina masih setuju dan yakin dengan Solusi Dua Negara sebagai penyelesai dari konflik Palestina-Israel?

Saya rasa Solusi Dua Negara bisa saja menjadi penyelesai konflik, namun saya tidak optimis dengan hal ini. Sebabnya, solusi itu sendiri tergantung kepada keinginan internasinoal. Memang yang kami lihat masyarakat internasional setuju dengan solusi ini, tetapi kami melihat AS dan Israel tidak ada keinginan untuk menyelesaikan konflik ini. Terlebih, administrasi AS yang sekarang tidak mendukung dan pemerintah lain yang berkuasa dan sangat kanan kepada Israel juga tidak mendukung. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam proses perdamaian.

Apakah Solusi Dua Negara bisa tercapai terwujud dalam 10 tahun mendatang?

Seperti saya katakan sebelumnya, semua itu tergantung kepada keinginan politik dari negara yang siap membuat perdamaian dengan Palestina. Tetapi yang kami lihat, pemerintahan Benjamin Netanyahu tidak siap sama sekali dan kebijakan-kebijakan mereka juga tidak membantu. Mereka terus membangun pemukiman ilegal di atas tanah Palestina dan membuat kebijakan yang mendiskriminasi rakyat Palestina. Saya melihat Israel tidak siap dengan perdamaian dan saya juga tidak melihat ada harapan dan kemajuan untuk Solusi Dua Negara.

Jika tidak berhasil, apakah ada jalan lain selain Solusi Dua Negara?

Opsi atau pilihan kedua yang dibicarakan adalah Solusi Satu Negara dengan dua etnis. Tetapi kami melihat tidak ada keinginan pemerintah Israel untuk menyambut pilihan ini. Walau demikian, kami tetap akan berjuang di tanah Palestina karena Palestina adalah negara yang diberkati Allah sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran. Di negara kami juga tempat turunnya semua agama, sehingga kami akan memperjuangkan negara kami sampai kiamat.

Jika demikian, apakah Palestina masih meyakini PBB sebagai satu-satunya organisasi yang bisa menjadi penengah dalam konflik Israel-Palestina?

Kami berharap ada peran yang jelas dari PBB. Namun sebagaimana yang kita tahu, PBB adalah organisasi yang dibuat dan dikunci oleh negara-negara besar. Jika kita membahas soal penengah, maka harus ada keadilan di dalamnya. Tetapi yang kami tahu, sertifikat kelahiran Israel itu sendiri didapat dari PBB setelah resolusi tahun 1947, di mana tanah Palestina dibagi menjadi dua negara. Realisasi yang diperoleh dari resolusi itu hanya berlaku bagi satu negara saja.

Meski demikian, kami tetap berharap bisa bekerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya serta negara-negara sahabat untuk memerdekakan Palestina.