Dubes Korsel: Uang Korut harusnya untuk rakyat bukan nuklir

Merdeka.com - Rencana Korea Utara untuk menjadi pusat nuklir dunia tentunya mengkhawatirkan banyak negara, terutama Korea Selatan. Karenanya Korea Selatan minta Pyongyang untuk menghentikan aksi uji coba nuklir mereka.

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai-young menyebutkan, Korea Utara seharusnya menggunakan uang mereka lebih bijak, seperti untuk kepentingan rakyat, bukan malah menghamburkannya untuk nuklir mereka.

"Kami ingin Korea Utara berhenti (melakukan uji coba nuklir). Gunakan uang kalian untuk warga. Korea Utara harusnya konsentrasi dengan masalah ekonomi mereka," ujar Dubes Cho, saat ditemui di Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Selasa (20/9).

Dubes Cho menyebutkan, masyarakat Korea Utara sebenarnya menderita. Mereka membutuhkan makanan yang cukup dan dia mengharapkan pemerintah Pyongyang sadar akan hal ini.

"Korut itu sedang menderita. Makanan tidak cukup, mereka butuh makanan. Pemerintah Korut harus gunakan uang mereka untuk membeli makan. Menggunakan uangnya untuk orangnya jangan hanya digunakan untuk pembangunan nuklir," serunya.

Karena itu, dia meminta komunitas internasional untuk memberikan sanksi kuat kepada Korea Utara.

Dia juga mengatakan, Korea Utara harusnya membuka diri untuk memperbanyak teman. Dia menjelaskan, ekonomi Korea Utara yang sangat mengkhawatirkan harus dibantu oleh komunitas internasional.

Baginya, Korea Utara seperti diisolasi oleh sanksi karena ulah mereka sendiri. Cho menyebut, pesan mereka sudah kuat agar Pyongyang mau berhenti supaya terbebas dari sanksi.

Dubes Cho juga mengecam rencana Pyongyang meluncurkan rudal balistik sekali lagi. Menurut dia, hal itu memancing kontroversi dan Cho mengingatkan kalau Korea Utara kini sedang di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB.

Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara sudah melepaskan banyak sekali nuklir. Yang terakhir adalah rudal balistik yang ditembakkan ke dekat China pada saat KTT G20 berlangsung di Huangzhou.

Akibat insiden itu, Korut mendapat sanksi tegas dari berbagai pihak seperti Amerika Serikat dan PBB, karena dianggap melakukan provokasi dan mengganggu kedamaian di kawasan. (mdk/pan)