Dubes Amerika kecam Israel terapkan standar ganda di Tepi Barat

Merdeka.com - Amerika Serikat sebagai sahabat baik Israel, mulai menunjukkan kritik terbuka terhadap kebijakan pemukiman di Tepi Barat. Duta Besar AS untuk Israel, Dan Saphiro dalam pidato di Institut Nasional Studi Keamanan di Tel Aviv, Senin (18/1), menyatakan Israel melakukan kekeliruan karena mendiskriminasi terus-menerus warga keturunan Arab di Tepi Barat.

Saphiro mengatakan bila AS sangat memberi perhatian terhadap kelangsungan hidup pemukim di wilayah Palestina itu. AS kian gerah melihat kelompok Yahudi garis keras di Tepi Barat sering melakukan kekerasan, tapi tak pernah dihukum oleh otoritas Israel. Kekerasan itu misalnya pembakaran rumah warga Arab.

"Pada saat ini terlihat adanya standar ganda dalam ketaatan aturan hukum di Tepi Barat, sebuah demonstrasi penting untuk menunjukkan komitmen Israel dalam mengadili tindak terorisme, telepas dari mana asal mereka. banyak sekali penyerangan terhadap warga Palestina dengan lemahnya penyelidikan mendalam maupun respon cepat dari pemerintah Israel," kata Saphiro, seperti dikutip dari laman Russian Times, Selasa (19/1).

Pernyataan Dubes AS yang terbilang kontroversial tersebut merujuk pada kejadian pembakaran di Duma, sebuah area pemukiman warga Palestina di Tepi Barat pada Juli 2015. Dalam penilaiannya, Israel dinilai sangat lamban dalam investigasi yang memakan waktu berbulan-bulan, padahal peristiwa tersebut menewaskan penduduk Palestina, seorang bayi dan keluargnya.

"Banyak dari mereka (Yahudi) yang main hakim sendiri lolos dari jerat hukum, tampaknya ada standar ganda disini, bagi mereka warga Israel dan Palestina," tegasnya.

Kelakar Saphiro ternyata bukan tanpa landasan, Kelompok pegiat HAM Israel, Yesh Din, mengatakan ada sebuah data menunjukkan 85 persen investigasi kasus kriminalitas yang berlandas kebencian oleh orang Israel terhadap warga Palestina berujung pada kegagalan, lapor kantro berita AP.

Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bila ada sebuah undang-undang yang berlaku terhadap Israel dan Palestina, di mana kebuntuan diplomatik ada pada otoritas Palestina yang menolak untuk bernegosiasi.