DPR AS aksi lesehan memprotes sesama politikus yang pro-senjata
Merdeka.com - Dewan Perwakian Rakyat (House of Representatives) Amerika Serikat melakukan unjuk rasa dengan cara duduk lesehan berjamah saat sedang rapat. Agenda rapat kemarin terkait undang-undang kepemilikan senjata api.
Aksi lesehan ratusan anggota DPR ini menjadi pemandangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dari ruang paripurna parlemen AS, di Ibu Kota Washington D.C.
Aksi ini dikomandoi oleh Anggota Kongres dari Partai Demokrat John Lewis. Demokrat mendesak agar anggota kongres asal Partai Republik mau menyetujui kebijakan pengetatan kepemilikan senjata, menyusul adanya insiden penembakan massal di Orlando.
"Kami harus melakukan aksi hingga adanya tindakan," kata John Lewis, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (23/6).
Sebelum aksi ini dilakukan, rapat hampir mendekati reses. Karena suasana mulai buntu, sebagian anggota dewan berteriak menuntut rapat terus digelar. "Tidak ada keputusan (rancangan undang-undang), tidak ada jeda!"
Anggota DPR AS lesehan memprotes UU senjata (c) 2016 Merdeka.com/C-Span/AFP
Para anggota parlemen dari Partai Demokrat berupaya menahan pimpinan rapat yang hendak meninggalkan ruangan.
Meski lampu ruang rapat akhirnya diredupkan dan pengeras suara dimatikan, puluhan anggota kongres tetap melakukan aksi lesehan berjamaah hingga dini hari.
Aksi yang diikuti hingga 100 anggota DPR ini diketahui mendapat perhatian langsung dari Gedung Putih. Melalui akun Twitter pribadinya, Presiden Barack Obama berterimakasih pada John Lewis akan keberaniannya memperjuangkan pembatasan senjata api.
AS adalah negara maju dengan masalah senjata api terparah sedunia. Lebih dari 300 juta senjata api beredar di negeri Paman Sam. Imbasnya nyaris setiap hari ada 90 orang meninggal akibat kekerasan bersenjata.
Partai Republik, sebagai penguasa parlemen, tidak mendukung proposal pembatasan senjata yang ditawarkan Partai Demokrat. Kelompok konservatif didukung Asosiasi Senjata Api Nasional (NRA) aktif melobi parlemen agar tetap melonggarkan bisnis senjata.
Demokrat sebetulnya ingin agar orang dalam daftar hitam FBI tidak boleh membeli senjata api, apalagi yang jenisnya senapan otomatis. Usulan ini berkaca pada pelaku penembakan Orlando, Omar Mateen, yang leluasa membeli senapan semi-otomatis AR-15 walaupun pernah diperiksa oleh FBI dua tahun lalu.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Terancam Tak Masuk ke Senayan Meski Dipimpin Kaesang, Ini Respons Presiden Jokowi
Adapun syarat suara partai politik untuk lolos ke DPR harus mencapai 4 persen.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaTermasuk Anies, Ini Deretan Politikus Ternama yang Ramaikan Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024
Sampai saat ini, parpol masih melakukan komunikasi politik untuk membangun koalisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaRespons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca Selengkapnya