Dinna Wisnu: Penegakan HAM akan mendorong pemerataan ekonomi ASEAN

Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri pekan ini mengumumkan terpilihnya Dinna Wisnu sebagai Wakil Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) periode 2016-2018. AICHR adalah mekanisme di kawasan yang dimulai sejak 2009 untuk memajukan wacana HAM.

Dinna selama ini menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Paramadina. Sebagai akademisi, dia banyak mengkaji isu hubungan internasional serta sistem jaminan sosial.

Kepada merdeka.com, Dinna mengaku optimis keterlibatannya di AICHR bisa berkontribusi positif dalam penegakan HAM di antara 10 negara anggota ASEAN. Ketika setiap anggota ASEAN berkomitmen memajukan hak asasi warganya, maka pemerataan ekonomi lebih mudah terwujud.

Sebab, yang dimaksud dengan penegakan HAM bukan sekadar menyoal impunitas, kekerasan, dan pelbagai konflik sosial lainnya, melainkan juga keadilan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan.

"Bagi saya sebagai wakil AICHR yang baru, ASEAN perlu lebih memahami pemajuan dan perlindungan HAM sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang dicita-citakan dalam ASEAN Community dan piagam ASEAN," ujarnya saat dihubungi melalui surat elektronik, Sabtu (16/1).

Sedangkan untuk isu-isu HAM sensitif di kawasan, misalnya persekusi warga minoritas Rohingya di Myanmar, Dinna menyatakan masalah tersebut cukup sulit dicari solusinya hanya oleh AICHR. Apalagi ASEAN memakai sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus. Mustahil bisa dikeluarkan keputusan bersama merespon suatu isu sensitif, jika ada negara anggota yang berseberangan.

"Isu Rohingya ini bukan sebatas masalah ASEAN atau kawasan belaka melainkan masalah global. Jadi memang perlu dicarikan solusi melibatkan negara-negara lain di luar ASEAN," tuturnya.

Dinna mengaku dalam jangka pendek akan fokus untuk menggandeng semua pihak di ASEAN agar lebih terbuka dalam isu HAM. Selama ini ada persepsi media cenderung memojokkan negara tertentu Asia Tenggara yang belum serius menjamin hak asasi warganya.

"Upaya membangun rasa percaya harus diperluas. Termasuk juga menembus para pimpinan politik, ekonomi, sosial budaya di negara-negara ASEAN," tandasnya.

Sebelum Dinna, posisi Wakil Indonesia dijabat oleh Rafendi Djamin. Indonesia salah satu dari sedikit negara ASEAN yang secara terbuka menunjuk sosok dari unsur non-pemerintah sebagai wakil di AICHR.

Kemenlu menggelar seleksi terbuka calon Wakil AICHR sejak Juni 2015. Tim seleksi terdiri atas unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, the Jakarta Post, LIPI, dan Wakil Indonesia untuk AICHR yang akan purna tugas.