Dilema Amerika jika Prabowo menang pilpres

Merdeka.com - Munculnya nama Prabowo Subianto sebagai pesaing serius dalam pemilihan presiden Indonesia pada pekan ini telah membuat Amerika Serikat menghadapi kemungkinan canggung, setelah sebelumnya telah menyambut kemenangan pemimpin Asia lainnya, yang telah ditolak masuk ke negara itu, sebab diduga terkait dengan pembunuhan massal.

Situasi ini telah muncul beberapa hari setelah Washington menemukan fakta harus mengubah arah dan menjanjikan sebuah visa untuk Perdana Menteri India terpilih, Narendra Modi, setelah dia menang telak dalam pemilu. Padahal Modi dilarang memasuki Amerika pada 2005, seperti dilansir surat kabar Today, Rabu (21/5).

Kemungkinan perubahan lain bakal dilakukan Washington menjadi sangat jelas setelah partai peraih suara kedua terbesar di Indonesia Partai Golkar pada Senin kemarin tiba-tiba beralih dukungan kepada Prabowo dari Joko Widodo (Jokowi), jelang pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang.

Prabowo pernah menjadi salah satu warga Indonesia yang paling dicaci maki, dituduh melakukan penculikan, pelanggaran hak asasi manusia dan upaya kudeta, setelah penggulingan mantan mertuanya, mendiang Presiden Suharto, pada 1998.

Sebuah laporan dari koran the New York Times pada Maret lalu mengatakan bahwa pada tahun 2000 Kementerian Luar Negeri Amerika menolak visa mantan jenderal itu untuk menghadiri wisuda anaknya di universitas di Boston, tetapi tidak pernah mengatakan alasannya.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa visanya masih ditolak untuk ke Amerika karena adanya tuduhan menyebut dirinya telah menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang, setelah penggulingan Soeharto. Tapi Prabowo telah membantah melakukan kesalahan.

Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia pada 1998 atas perannya, ketika masih menjadi komandan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam hilangnya para pegiat politik.

Sementara visa Modi untuk ke Amerika ditolak pada 2005 di bawah ketentuan hukum Amerika tahun 1998, yang melarang masuk warga asing telah melakukan "pelanggaran sangat parah dari kebebasan beragama".

Modi telah dituduh berhubungan dengan insiden kerusuhan agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, di mana lebih dari seribu orang, sebagian besar umat Islam, meninggal.

Namun, setelah partai Modi menyapu kemenangan dalam pemilu India pada pekan lalu, Presiden Amerika Barack Obama dengan cepat memberikan ucapan selamat kepada dia melalui sambungan telepon dan mengundang pemimpin baru, dari negara yang telah Obama nyatakan sebagai mitra strategis penting, itu untuk datang ke Gedung Putih.

Kementerian Luar Negeri Amerika mengatakan Modi akan diberikan visa A-1, yang diberikan kepada kepala negara. Modi juga telah membantah melakukan kesalahan dan tidak pernah dituntut di India.

Visa A-1 juga disertai dengan kekebalan diplomatik dan dikeluarkan secara otomatis, kecuali ditentang oleh Obama, yang memiliki kewenangan untuk menolak masuk bagi siapa saja telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi, atau yang berusaha atau bersekongkol untuk melakukannya.

Ketika ditanya apakah Prabowo akan diperlakukan sama seperti Modi jika dia menang dalam pemilu di Indonesia, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika menanggapi dengan pernyataan serupa sebelum hasil jajak pendapat India, dengan mengatakan Kemenlu tidak membahas kasus-kasus visa individual.

"Pelamar yang melakukan perjalanan untuk urusan bisnis kenegaraan atas nama pemerintah mereka harus tunduk pada alasan terbatas dari keadaan tak dapat dipilih di bawah hukum imigrasi Amerika. Namun, kami tidak bisa berspekulasi mengenai hasil dari aplikasi visa," kata pejabat itu.

Pejabat tidak disebutkan namanya itu menambahkan bahwa Amerika tetap berkomitmen untuk berhubungan erat dengan Indonesia dan berharap hubungan itu akan terus berlanjut.

Para pengamat percaya bahwa Prabowo, layaknya Modi, akan diberikan visa jika dia menang pemilu.

Ernie Bower, seorang pengamat Asia Tenggara dari lembaga pemikir Pusat Strategis dan Studi Internasional, mengatakan seperti halnya pemberlakuan darurat militer di Thailand pada pekan ini, kasus Prabowo menjadi sebuah sakit kepala yang tidak diinginkan, di saat Washington sedang mencoba untuk menempa hubungan lebih kuat di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi China yang semakin agresif.

"Bagi Amerika, hal yang sangat penting adalah fokus pada amanah dari rakyat Indonesia. Washington mau tidak mau harus merangkul dan bekerja dengan calon presiden manapun yang terpilih," ucap dia.