Merdeka.com - Laporan stasiun televisi CBS News menunjukkan Amerika Serikat (AS) tampaknya mengulangi kesalahan seperti di Afghanistan, Irak, dan Suriah.

AS dan negara Barat sekutunya memberikan bantuan militer besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Ukraina. Namun laporan CBS menyebut ternyata hanya sekitar 30 persen dari senjata yang dikirim dari Barat yang benar-benar berhasil mencapai tempat tujuan atau di garis depan pertempuran.

Laporan tersebut menambah rumor tentang pemborosan, korupsi, dan permainan pasar gelap menyangkut bantuan persenjataan militer itu.

AS telah menyetujui lebih dari USD 54 miliar bantuan ekonomi dan militer ke Ukraina sejak Februari, sementara Inggris telah memberikan hampir USD 3 miliar dalam bantuan militer saja, dan Uni Eropa (UE) telah menghabiskan USD 2,5 miliar lagi untuk persenjataan bagi Kiev.

Laman Russia Today melaporkan, Ahad (7/8), seluruh serangkaian peralatan, mulai dari senapan dan granat hingga rudal anti-tank dan beberapa sistem peluncuran roket telah meninggalkan gudang senjata Barat menuju Ukraina, sebagian besar memasuki negara itu melalui Polandia.

Namun, pengiriman peralatan militer jarang berjalan mulus, ungkap CBS News pekan ini.

"Semua barang ini melintasi perbatasan, kemudian sesuatu terjadi, hanya 30 persen mencapai tujuan akhirnya," kata Jonas Ohman, pendiri organisasi pemasok militer Ukraina yang berbasis di Lituania, kata Ohman kepada stasiun televisi Amerika itu.

Ohman mengatakan, mengirimkan senjata untuk tentara di lapangan melibatkan proses jaringan yang kompleks seperti "penguasa, oligarki, dan pemain politik."

"Benar-benar tidak ada informasi ke mana persenjataan itu pergi," kata Donatella Rovera, penasihat senior Amnesty International kepada CBS.

"Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah beberapa negara yang mengirim senjata tampaknya tidak berpikir itu adalah tanggung jawab mereka untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang sangat kuat."

Ukraina bersikeras mereka melacak setiap senjata yang melintasi perbatasannya, sambung Yuri Sak, penasihat Menteri Pertahanan Alexey Reznikov, kepada Financial Times bulan lalu.

Menurut dia, kabar yang berbeda soal ini "bisa jadi bagian dari perang informasi Rusia untuk mencegah mitra internasional dari menyediakan persenjataan bagi Ukraina.”

Namun, beberapa pejabat di Barat sudah menyampaikan peringatan. Sebuah sumber intelijen AS mengatakan kepada CNN April lalu, Washington tidak memiliki informasi sama sekali mengenai apa yang terjadi pada senjata-senjata ini begitu memasuki Ukraina. Sumber-sumber Kanada mengatakan bulan lalu mereka "tidak tahu" di mana pengiriman senjata mereka sebenarnya berakhir.

Europol mengklaim beberapa dari senjata ini berakhir di tangan kelompok kejahatan terorganisir di UE, sementara pemerintah Rusia memperingatkan senjata-senjata itu mendarat di Timur Tengah. Investigasi oleh Russia Today pada bulan Juni menemukan pasar daring di mana perangkat keras Barat yang canggih – seperti sistem anti-tank Javelin dan NLAW atau drone peledak Phoenix Ghost dan Switchblade – tampaknya dijual.

Ukraina konsisten disebut sebagai salah satu negara paling korup di dunia, dengan skor 122/180 pada 'Indeks Persepsi Korupsi' Transparency International 2021. Nilai 180 mewakili yang paling korup dan 0 paling sedikit.

Di Washington, anggota parlemen AS di Kongres Victoria Spartz, kelahiran Ukraina, menyerukan Kongres harus menetapkan "pengawasan yang tepat" atas pengiriman senjata karena dugaan korupsi dalam pemerintahan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Kejadian serupa pernah terjadi di Irak misalnya.

"Kami melihat banyak senjata masuk pada 2003 saat invasi AS ke Irak," kata Rovera kepada CBS, "dan kemudian pada 2014 ISIS mengambil alih sebagian besar persenjataan itu yang dimaksudkan untuk pasukan Irak."

Demikian pula, di Afghanistan. Pasukan AS yang menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 menghadapi militan yang pendahulunya telah dipersenjatai oleh AS pada tahun 1980-an. Ketika AS akhirnya menarik diri dari Afghanistan pada 2021, Taliban dibiarkan mengklaim peralatan militer senilai miliaran dolar yang tertinggal.

Perlengkapan ini dimaksudkan untuk militer Afghanistan, meskipun laporan lebih dari satu dekade lalu menunjukkan senjata, kendaraan, dan bantuan secara teratur menghilang di Afghanistan sebelum mencapai tujuan akhir mereka.

Di Suriah, senjata AS yang dimaksudkan untuk digunakan oleh apa yang disebut 'pemberontak moderat' berakhir di tangan ISIS dan jihadis Al-Nusra, sementara senjata yang dijual ke Arab Saudi akhirnya disita oleh pemberontak Huthi di Yaman.

Mikhail Podoliak, seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, mengatakan Ahad lalu, "tidak ada bukti" bahwa senjata yang masuk ke negaranya tidak ditemukan.

"Rusia berusaha untuk mendiskreditkan Ukraina di mata negara Barat dengan tuduhan tentang 'pasar gelap senjata,'” tambahnya.

Reporter Magang: Gracia Irene