Merdeka.com - Pemerintah Taliban membubarkan lima departemen penting, termasuk Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Afghanistan. Salah satu alasan pembubabaran karena lembaga-lembaga ini dianggap tidak penting di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah.

"Karena departemen-departemen ini tidak dianggap penting dan tidak masuk dalam anggaran, mereka dibubarkan," jelas wakil juru bicara pemerintah Taliban, Innamullah Samangani kepada Reuters.

Pada Sabtu, Taliban menyampaikan Afghanistan menghadapi krisis keuangan dan anggaran pemerintah mengalami defisit 44 miliar Afghani atau sekitar Rp 7,3 triliun dalam APBN 2022, dikutip dari Al Arabiya. Ini diungkapkan saat pertama kalinya Taliban mengumumkan APBN sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021.

Samangani menyampaikan, anggaran nasional ditetapkan "berdasarkan fakta-fakta objektif" dan hanya untuk departemen yang aktif dan produktif. Namun, lanjutnya, lembaga yang dibubarkan bisa diaktifkan kembali di masa yang akan datang "jika diperlukan".

Selain Komnas HAM, Taliban juga membubarkan Dewan Tertinggi Rekonsiliasi Nasional (HCNR) dan komisi yang bertugas memantau implementasi konstitusi Afghanistan. HNCR terakhir dipimpin mantan Presiden Afghanistan, Abdullah Abdullah, dan bertugas melakukan negosiasi damai antara pemerintah mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang didukung Amerika dan Taliban.

Pada Agustus tahun lalu, 20 tahun setelah menginvasi Afghanistan, pasukan asing ditarik dari negara tersebut yang menyebabkan jatuhnya pemerintah yang didukung Amerika dan Taliban mengambil alih pemerintahan.