Diancam Jokowi, perusahaan Malaysia mulai cari pembantu non-TKI

Merdeka.com - Asosiasi Agen Pembantu Asing Malaysia mengatakan siap menerima risiko terburuk, setelah Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan penghentian pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) wanita ke luar negeri.

Instruksi itu telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu peta jalannya akan dirumuskan selepas evaluasi hingga delapan bulan ke depan, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (17/2).

Sektor pekerja rumah tangga di Malaysia lbakal terguncang ketika rencana itu berjalan, mengingat 60 persen pekerjanya adalah Tenaga Kerja Indonesia.

"Jika Indonesia serius tidak mengirimkan pekerja ke luar negeri, terutama pekerja perempuan yang bekerja sebagai PRT, maka tentu saja kita harus menerimanya," kata Presiden Asosiasi Agen Pembantu Asing Malaysia Jeffrey Foo.

Perusahaan maupun pelanggan rumah tangga yang membutuhkan pembantu kini disarankan Foo merekrut tenaga asing dari Bangladesh, Nepal, Myanmar, atau Kamboja. Kalaupun masih ingin mempekerjakan WNI, maka ada kemungkinan gaji bulanan meningkat.

Foo mengingatkan bahwa gaji PRT asal Indonesia dan Filipina trennya akan terus meningkat. "Kita terus mencari cara lain untuk melengkapi kekurangan PRT di Malaysia. Ada kemungkinan PRT Kamboja akan datang kembali ke Malaysia lagi. Jadi kita memiliki alternatif yang baik."

Pernyataan untuk secara konkret menghentikan pengiriman TKI perempuan sektor domestik ke luar negeri, disampaikan presiden pekan lalu. Jokowi mengaku malu karena mendapat informasi dari Perdana Menteri Najib Razak, bahwa hanya 4.000 WNI bekerja sebagai PRT di Negeri Jiran melalui jalur resmi.

Jumlah itu sangat jomplang dibanding (mdk/ard)